Listrik 450 VA Dihapus Bukan Solusi, PLN Oversupply karena PLTU Terus Dibangun
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarListrik dengan daya 450 volt ampere (VA) buat kelompok masyarakat miskin direncanakan bakal dihapus. Dengan opsi listrik masyarakat golongan segitu dinaikkan menjadi 900 VA.
Langkah migrasi daya listrik ini disebut Ketua Banggar DPR RI bisa mengatasi masalah kelebihan pasokan yang kerap dialami PT PLN (Persero).
Tren Asia mengecam langkah penghapusan daya listrik bagi masyarakat pengguna listrik subsidi tersebut. Terlebih lagi wacana ini dikemukakan di tengah naiknya harga BBM.
Juru Kampanye Energi Trend Asia Novita Indri mengkritik keras kebijakan ini. Menghapus golongan listrik 450 VA dinilai sama sekali tak menyelesaikan persoalan dan hanya mendorong warga miskin untuk lebih konsumtif di tengah naiknya harga BBM dan kebutuhan pokok.
"Di tengah bayang-bayang inflasi tinggi, keputusan sepihak ini semakin menegaskan bahwa pemerintah telah gagal dalam melakukan perencanaan dan penyediaan energi, dengan membebankan penyelesaian masalah oversupply ke masyarakat, kepada kelompok paling rentan," ujar Novita dalam keterangan resmi, Rabu (14/9).
Jika ditarik ke pangkal persoalan, kelebihan suplai PLN telah terjadi menahun karena pemerintah Indonesia terus memaksakan pembangunan PLTU baru meski ekonomi melambat. Contohnya yakni megaproyek infrastruktur listrik 35.000 MW, program Presiden Jokowi yang digagas pada kampanye pemilihan presiden 2014 lalu.
Megaproyek ini didominasi pembangkit listrik energi kotor batu bara. Seperti PLTU Jawa 9 & 10 di Suralaya, Banten, yang sedang dalam tahap konstruksi dan PLTU Tanjung Jati B di Jepara yang sudah masuk tahap Commercial On Date (COD) pada September tahun ini.
Kedua PLTU berkapasitas jumbo ini akan memasok listrik di dalam jaringan kelistrikan Jawa-Bali yang telah kelebihan suplai mencapai 50 persen. Hingga akhir 2022 tambahan pasokan dari proyek 35 GW akan menambah dominasi batu bara dalam bauran energi nasional hingga 68,7 persen (ESDM, 2022).
Kondisi akan semakin buruk jika pembangunan PLTU batu bara sebesar 13,8 GW dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 yang pemerintah klaim sebagai RUPTL terhijau tetap dijalankan.
Studi lembaga think tank Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA, 2021) pun mengungkap, situasi oversupply dari PLTU batu bara ini akan semakin mengunci upaya Indonesia untuk bertransisi energi.
Masif Proyek Pembangkit Listrik Batu Bara
Masifnya pembangunan PLTU batu bara dalam program 35.000 MW ini lah yang semakin mencekik posisi PLN yang juga terikat skema take or pay, alias listrik terpakai atau tidak terpakai, PLN tetap harus beli. Solusi atas kondisi oversupply yang dialami PLN, kata Novita, tidak boleh dibebankan kepada warga, terlebih warga miskin.
"Alih-alih memacu rakyat semakin konsumtif dengan tujuan hanya untuk menyerap kelebihan pasokan listrik batu bara, pemerintah seharusnya fokus menyelesaikan permasalahan mendasar yakni tidak membangun PLTU baru. Pemerintah harus segera mengubah arah rencana penyediaan energi ke sumber energi bersih dan berkeadilan," tegas Novita.
Ia juga mendesak agar pemerintah serius melakukan renegosiasi skema take or pay yang terus menguntungkan pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) dan sebaliknya terus merugikan keuangan negara karena menambah beban keuangan PLN.
"Renegosiasi tidak cukup pada pembangkit yang belum beroperasi, tetapi juga harus dilakukan pada pembangkit yang sudah secara komersial beroperasi," pungkasnya.