Listrik hingga BBM Satu Harga Bakal Jadi Isu Hangat di Debat Capres

Kedua pasangan Capres dan Cawapres dalam acara debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Debat kedua calon presiden (capres) yang dilaksanakan pada Minggu (17/2) akan dinanti masyarakat. Debat yang hanya menampilkan kedua calon presiden ini akan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, SDA, lingkungan hidup, dan kehutanan.

Masing-masing tim telah mempersiapkan sejumlah 'amunisi' di sektor tersebut. Untuk di sektor energi, kedua tim capres juga menyoroti mengenai hal dasar, yakni listrik.

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin Taufik Basari mengatakan, selama hampir lima tahun pemerintahan Jokowi berhasil meningkatkan rasio masyarakat yang telah menikmati listrik (rasio elektrifikasi). Adapun sepanjang 2018, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 98,3 persen.

"Kalau kita ini kelistrikan 73 tahun merdeka, sekarang hampir seluruh Indonesia tersambung listrik. Ini Pak Jokowi berhasil, rasio elektrifikasi 98,3 persen di 2018," ujar Taufik saat diskusi 'Menuju Debat Capres Kedua' di Resto Ajag Ijig, Jakarta, Rabu (13/2).

Namun demikian, hal tersebut dibantah oleh Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Faldo Maldini. Menurutnya, rasio elektrifikasi yang meningkat tersebut bukan semata hasil kerja Jokowi, namun pemerintahan sebelumnya.

"Dengan anggaran tak sebesar sekarang, Pak SBY kenaikannya lebih banyak, karena startnya udah tinggi. Pak Jokowi lanjutin ke angka 93 persen," jelasnya,

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menjelaskan, rasio elektrifikasi yang melebihi 98 persen tersebut patut diapresiasi. Namun menurutnya, masih ada sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan Kabinet Kerja di sisa waktu pemerintahan ini, misalnya pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW) yang masih jauh dari target.

"Tapi visi harus terlaksana. Misal kita punya target 35.000 MW," katanya.

Said Didu juga menyoroti target pemerintah yang dianggap terlalu ambisius, seperti BBM Satu Harga maupun Listrik Masuk Desa.

"Sekarang energi kekurangan penerimaan negara untuk biayai, sementara target ambisius. BBM Satu Harga, Pertamina yang harus menanggung, padahal itu melanggar UU. Listrik Masuk Desa, itu membebani PLN. Listrik Masuk Desa itu APBN, sekarang dibebankan ke PLN," tambahnya.