Lobi Tiada Henti Susi demi Bebas Bea Masuk Ikan ke Jepang

Menteri Susi dan Menteri Taro Kono (Foto: Arifin Asydhad/kumparan)

Sudah empat kali Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan lawatan resmi ke Jepang. Setiap berkunjung, Susi tidak pernah berhenti melobi pemerintah Jepang demi bebaskan bea masuk produk kelautan dan perikanan Indonesia yang diekspor ke Jepang. Hasilnya, memang tidak semudah membalik tangan.

Ada rasa ketidakadilan yang diterima Indonesia dalam mengekspor produk hasil laut ke negeri Matahari Terbit itu. Bila Thailand dan Vietnam diberikan fasilitas bebas bea masuk, perlakuan berbeda diterapkan Jepang untuk Indonesia. Hasil perikanan dan hasil laut dari Indonesia diberi tarif bea masuk rata-rata 7%. Akibatnya, harga produk dari Indonesia tidak bisa bersaing dengan Thailand dan Vietnam.

Ini sebuah ironi. Sebab, dibanding Vietnam dan Thailand, Indonesia jauh lebih gencar dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Bahkan, beberapa kapal berbeda Thailand dan Vietnam tepergok mengambil ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Bila seandainya Jepang mendukung pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, maka seharusnya Jepang menggelar karpet merah untuk Indonesia. Paling tidak, Indonesia diperlakukan seperti Thailand dan Vietnam, dengan diberi fasilitas bebas bea masuk untuk produk-produk laut dan perikanan.

Saat bertemu Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di kantor Kemenlu Jepang di Tokyo, Rabu (30/5/2018), Susi sudah tidak bisa berbasa-basi lagi. Blak-blakan! Ini kali ketiga Susi bertemu Taro Kono. Dalam pertemuan yang juga dihadiri kumparan ini, Susi berterus terang saja bahwa saat ini Jepang masih memberlakukan tarif bea masuk rata-rata 7% untuk hasil laut Indonesia.

Bertemu Taro Kono memang langkah tepat yang dilakukan Susi. Di Jepang, segala hal terkait dengan perdagangan internasional, Menlu-lah yang membuat segala macam kebijakan. Menteri Pertanian hanya menjalankan kebijakan Menlu. “Tolong pak segera diubah kebijakannya, supaya kami juga bisa bebas tarif bea masuk. Karena saat ini kami diberi bea masuk 7%. Bila tidak, nanti negara lain yang akan mengambil peluang ini,” tegas Susi, Kamis (31/5).

Menteri Susi dan Menteri Taro Kono (Foto: Arifin Asydhad/kumparan)

Permintaan Susi ini sebenarnya juga bukan hanya untuk kepentingan para pengusaha perikanan dan kelautan Indonesia. Bila produk laut dan perikanan Indonesia diberi bebas bea masuk ke Jepang, maka itu juga demi kepentingan pengusaha Jepang yang menanamkan investasi di Indonesia dalam produk olahan hasil laut.

Mendapat permintaan Susi, Taro Kono memang belum langsung mengiyakan. Dia mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan review terhadap kebijakan-kebijakan terkait perdagangan dengan Indonesia. “Saya juga akan panggil menteri pertanian untuk menanyakan hal ini,” kata Taro. Jawaban singkat, tapi tegas.

Beberapa saat sebelum bertemu Taro Kono, Susi yang didampingi Dubes RI Arifin Tasrif, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi, juga bertemu Hiroyuki Ishige, Chairman and CEO Jetro (Japan External Trade Organization) di kantor Jetro. Jetro merupakan organisasi perdagangan eksternal Jepang yang terkait dengan pemerintah yang bekerja untuk mempromosikan perdagangan dan investasi antara Jepang dan negara-negara lain di seluruh dunia. Organisasi ini berdiri sejak 1958. Saat ini Jetro memiliki peran dalam mendorong pengusaha-pengusaha Jepang untuk berinvestasi di Indonesia.

Pertemuan Susi dengan Jetro berjalan hangat dan penuh keakraban. Hiroyuki merasa senang karena bisa bertemu dengan salah satu menteri di Indonesia yang sangat berpengaruh. Namun, Susi meluruskan bahwa dirinya bukanlah menteri yang sangat berpengaruh. “Saya ini menteri yang keras kepala,” kata Susi sambil tersenyum.

Pada kesempatan itu, Susi juga menyampaikan bahwa saat ini Jepang masih menerapkan bea tarif masuk untuk produk perikanan Indonesia rata-rata sebesar 7%. Susi meminta bantuan Jetro meyakinkan pemerintah Jepang untuk memberlakukan Indonesia seperti Thailand dan Vietnam, dengan membebaskan tarif bea masuk.

Padahal, saat ini Indonesia mengalami surplus ikan tangkap, sebagai dampak kebijakannya yang membangun kelautan dan berikanan berkelanjutan. “Saat ini, di kawasan Natuna, nelayan bisa mendapatkan ikan tuna seberat 70-90 kg hanya melaut sejauh 5 mil dari garis pantai,” kata Susi.

Sebenarnya pemerintah Jepang sama sekali tidak memberi perhatian ke Indonesia mengenai kemudahan dalam mengekspor produk perikanan ke Indonesia. Pada Agustus 2007, ditandatangani Indonesia-Japan Economy Partnership Agreement (IJEPA). Dalam kesepakatan yang berlaku sejak Juli 2008 itu, Indonesia berhasil mendapatkan pembebasan tarif bea masuk ke Jepang (0%) untuk 52 produk perikanan, antara lain udang, ikan hias, barracuda, dan mutiara. Lewat kesepakatan itu, Jepang juga berkomitmen menurunkan tarif bea masuk dalam jangka waktu 3-10 tahun untuk produk ikan hias, halibut, seabass, tuna, kepiting, oyster, dan beberapa produk lain. Namun, sampai sekarang produk utama Indonesia seperti tuna dan cakalang masih dikenakan tarif normal antara 3,5 hingga 9,6%. Ini tarif yang sangat tinggi.

Menteri Susi dan Chairman Jetro Horoyuki (Foto: Arifin Asydhad/kumparan)

Pengenaan tarif bea masuk normal ini membuat disparitas harga produk perikanan Indonesia tidak bisa bersaing dengan produk perikanan dari Thailand dan Vietnam yang sudah mendapat bebas bea masuk. Ini yang mengakibatkan salah satu sebab menurunnya nilai ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia ke Jepang dalam kurun waktu 2010-2015. Padahal, menurut Susi, stok ikan di laut Indonesia meningkat 100% dalam tiga tahun.

Data dari International Trade Centre menunjukkan pada 2013 nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang sebesar USD 670 juta. Namun pada 2014 nilai ekspor menurun menjadi sebesar USD 577 juta, kemudian pada 2015 menurun lagi menjadi USD 462 juta. Nah, pada 2016 nilai ekspor mulai naik lagi menjadi USD 465 juta dan pada 2017 naik lagi menjadi USD 478 juta.

Sementara data dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, nilai ekspor perikanan Indonesia ke Jepang pada 2016 sebesar USD 625 juta dan pada 2017 USD 672 juta. Pada 2018, nilai ekspor pada bulan Januari dan Februari baru sebesar USD 97 juta. Sebenarnya, perdagangan produk perikanan Indonesia ke Jepang sudah surplus. Namun, bila Indonesia mendapatkan bebas bea masuk, nilai ekspor akan bisa naik tajam. Apalagi stok ikan yang melimpah di Indonesia.

Jepang menjadi perhatian Indonesia karena negara ini merupakan negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia dengan nilai sekitar USD 10 miliar pada tahun 2016. Menurut Sekjen KKP Nilanto Perbowo, saat ini dari sisi nilai, ekspor produk perikanan ke Jepang merupakan nomor dua terbesar setelah ekspor ke Amerika Serikat. Namun, dari data International Data Center, Indonesia hanya bertengger di nomor 9 negara-negara pemasok hasil perikanan ke Jepang. Indonesia kalah dibanding China, Vietnam, dan China.

Menteri Susi dan Chairman Jetro Hiroyuki Ishige (Foto: Arifin Asydhad/kumparan)

Wajar bila Indonesia masih terus melobi Jepang agar diberi bebas bea masuk produk perikanan. Menurut Nilanto, KKP tidak mengetahui alasan mengapa Jepang tidak membebaskan bea masuk perikanan asal Indonesia, seperti Thailand dan Vietnam. “Selama ini Jepang tidak menyampaikan alasannya,” kata Nilanto. Namun, Nilanto mengiyakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah Jepang terkait perikanan tidak berdiri sendiri. Namun, bisa saja terkait dengan kebijakan-kebijakan di bidang lain.

Yang jelas, kata Nilanto, Jepang sangat menginginkan penambahan investasinya ke Indonesia, termasuk di bidang kelautan dan perikanan. Gebrakan Susi juga sudah menempatkan KKP di Jepang berada dalam posisi yang terhormat. Ini terbukti Susi bisa diterima oleh beberapa menteri Jepang saat melakukan komunikasi dan negosiasi. Selain bertemu dengan Menlu, Susi juga telah bertemu dengan Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan Jepang.