LPEM UI: Penanganan Kesehatan Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi

Petugas kesehatan menunjukkan vaksin Moderna saat vaksinasi COVID-19 dosis ketiga di Rumah Sakit Bali Mandara, Denpasar, Bali, Rabu (4/8). Foto: Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO

Selama satu tahun lebih pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, pemerintah bukan hanya memikirkan sisi kesehatan, tapi juga berupaya menyelamatkan ekonomi negara. Pasalnya dengan pembatasan aktivitas selama pandemi membuat ekonomi RI terguncang.

Namun menurut Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky, untuk bisa menyelamatkan perekonomian negara, pemerintah harus lebih dulu menyelamatkan sisi kesehatan. Sebab jika tak ada kepastian kondisi kesehatan, maka pemulihan ekonomi sulit dilakukan.

"Kalau kita tidak benar-benar menangani aspek kesehatan, pemulihan di aspek ekonominya pun akan bersifat transitory, atau sementara. Ini sudah banyak negara yang jadi contoh. Bahkan di domestik sendiri beberapa kali kita terjebak pada pola seperti ini," ujar Riefky dalam konpers LPEM FEB UI yang digelar virtual, Rabu (4/8).

"Ada kemungkinan atau bisa jadi ini sebagai premature relaxation karena angka kasus belum benar turun kita longgarkan lagi, at some point in the future kita harus tarik rem darurat lagi dan ini sudah beberapa kali terjadi," lanjutnya.

Bila pembatasan memang harus dilakukan dengan sangat ketat demi menyelesaikan penularan kasus, maka pemerintah harus lakukan itu. Memang pembatasan sangat ketat akan mengguncang ekonomi. Namun jika persoalan kesehatan bisa diselesaikan saat pembatasan itu, maka ke depannya pemerintah bisa melakukan pemulihan ekonomi dengan lebih pasti.

"Kebijakan untuk menangani aspek kesehatan sebetulnya atau sejatinya juga adalah kebijakan ekonomi yang paling produktif yang bisa dilakukan saat ini. Walau akan kontraksi ekonomi di jangka pendek, di jangka panjang harusnya kita akan lihat pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable dan konsisten," jelasnya.

Implementasi kebijakan yang sudah diputuskan juga harus maksimal. Menurutnya jika itu tak dilakukan dengan maksimal, maka seluruh uang yang dikeluarkan pemerintah untuk stimulus akan menjadi tak maksimal.

"Dari konteks formulasi kebijakan melakukan pembatasan sosial ini harus benar-benar terlaksana di lapangan, karena kalo ini enggak terjadi, setiap rupiah yang pemerintah keluarkan, setiap stimulus yang di-spending pemerintah, dari misal realokasi anggaran, ini efikasinya menurun, artinya multiplayer dari setiap rupiah yang di-spending untuk stimulus jadi kurang optimal," tutupnya.