Luas Area Tanam Padi Berkurang, Wamentan Minta Tambahan Anggaran 2025

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Jumat (19/7). Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta pemerintah menambah jatah anggaran untuk Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2025. Dia menyoroti luas area tanam padi yang semakin terkikis.

"Luas tanam padi kita dari 2015 ke 2019 jika dibandingkan dengan Oktober 2023 ke Juni 2024 itu turun 32 persen," kata Sudaryono dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jumat (16/8).

Permintaan penambahan jatah anggaran tahun depan tersebut dilatarbelakangi oleh agenda Kementan untuk menambah luas lahan pertanian hingga 1,7 juta hektare tahun ini.

"Target yang kita ingin capai di 2024 ini 1,7 juta hektare ada penambahan area tanam baru di mana saat ini sudah mencapai 1 juta hektare, kita berharap di September sudah mencapai 1,5 sampai 1,7 hektare bisa kita capai," terangnya.

Ilustrasi petani di sawah. Foto: Pixabay

Menurut dia, penambahan area tanam padi menjadi program strategis, lantaran mendukung program makan bergizi gratis andalan Prabowo-Gibran. Sementara, lanjut Sudaryono, dari tahun ke tahun jatah anggaran untuk Kementan semakin berkurang.

"Tentu saja perlu dari kami keinginan adanya penambahan anggaran sehingga target kinerja bisa mencapai dengan tujuan target yang ditetapkan oleh Kementan dan pemerintah," imbuh Sudaryono.

Menurut dia, selain makan bergizi gratis, pemerintahan selanjutnya memiliki program yang menaruh banyak perhatian terhadap sektor pertanian.

"Anggaran tren khusus di Kementan dari tahun ke tahun 2025 mengalami penurunan tentu dengan beban kerja, target yang besar, selain itu juga fokus presiden terpilih bersama Bapak Wapres terpilih yang juga sangat mengedepankan sektor pertanian dalam hal ini menyediakan pangan untuk rakyat," jelasnya.

Berdasarkan data Buku II Nota Keuangan RAPBN TA 2025, Kementan dapat jatah Rp 7,9 triliun, padahal sebelumnya dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 pagu indikatif Kementan Rp 8,06 triliun.

Jatah Kementan dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 7,9 juta tersebut juga turun 40,6 persen dari outlook 2024 yang sebesar Rp 13,3 triliun.

"Sektor pertanian adalah penting (karena) menyangkut pangan, penciptaan lapangan pekerjaan dan berdampak pada penurunan kemiskinan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan," ujar Sudaryono.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan pengalokasikan anggaran untuk 2025 masih bisa dipertimbangkan dan akan ditentukan oleh presiden terpilih bersama dengan kabinet baru.

"Karena sebagain cukup signifikan, itu masih di-retain nanti presiden elect yang akan nentuin," kata Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.

Sri Mulyani tidak menampik pekerjaan yang diemban oleh Kementan adalah hal yang penting. Hanya saja, Prabowo dan kabinet baru lah yang akan menentukan jatah anggaran Kementan.

"Memang itu penting disampaikan oleh presiden elect, namun nanti format untuk berapa Kementan akan ditambahkan anggaran itu akan ditetapkan presiden elect," jelasnya.