Luhut Bentuk Satgas Khusus untuk Perbaiki Iklim Investasi Hulu Migas

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan usai peluncuran buku Citarum Harum di The Laguna Resort & Spa Nusa Dua, Senin (20/5/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk memperbaiki iklim investasi hulu migas di Indonesia.

Luhut mengakui iklim investasi hulu migas Indonesia masih belum sesuai target, sehingga pemerintah akan mengevaluasi kembali regulasi dan insentif agar lebih banyak kontraktor hulu migas tertarik investasi di Indonesia.

"Ya, kami lagi bikin task force untuk itu, untuk melihat aturan-aturannya. Kita berbicara dengan Kementerian Keuangan, dan sebagainya," ungkapnya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

Bahkan, Luhut mengakui investasi hulu migas di Indonesia masih kalah dengan Afrika. Buktinya, Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) di Afrika lebih besar untuk perusahaan alias Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

"Kita harus kasih insentif lebih bagus lah. Sekarang saya lihat malah Afrika itu lebih bagus dari kita. Afrika itu sudah malah berikan 60:40 [porsi keuntungan pemerintah dan pelaku usaha]. Kita masih 85:15. Jadi, kita sekarang ini harus betul tajam melihat sekeliling kita," ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Jodi Mahardi menjelaskan, pemerintah akan memperbaiki investasi sektor hulu migas dari sisi perpajakan, kemudahan perizinan lingkungan dan birokrasi lainnya.

Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi, saat ditemui di The Dharmawangsa Hotel, Jumat (7/10/2022). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Jodi mengungkapkan satgas yang dimaksud oleh Luhut pada dasarnya sudah mulai berjalan dengan melibatkan lintas kementerian. Satgas tersebut untuk memperbaiki kemudahan berbisnis hulu migas Indonesia.

"Sudah berjalan satgas-nya. Untuk peningkatan ease of doing business di lifting migas, untuk sektor migas," sebutnya.

Jodi tidak menjelaskan kementerian mana saja yang terlibat, hanya saja ada 11 klaster yang dilibatkan untuk perbaikan investasi hulu migas ini, mulai dari pertanahan hingga kelautan.

"Lintas kementerian tentunya, kan ada 11 klaster kira-kira terkait dengan pertanahan, izin lingkungan, masalah kelautan, dan terkait tumpang tindih lahan di daerah," jelas dia.

Satgas tersebut, kata dia, diketuai oleh Luhut. Meski demikian, dia menegaskan bahwa satgas tersebut bukan instruksi atau penugasan khusus dari Presiden Jokowi kepada Luhut.

"Iya Pak Luhut koordinator. Kita bentuk task force, maksudnya bukan berdasarkan presidential instruction atau bagaimana, bukan, ini kita sepakat saja lintas kementerian ini kita harus membenahi ini lho," pungkas Jodi.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat ditemui di PIK Mangrove, Jakarta Utara, Sabtu (29/7/2023). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memprediksi, realisasi investasi hulu migas di Indonesia tahun ini tidak akan mencapai target. Realisasi investasi hingga akhir tahun diperkirakan hanya mencapai 89 persen dari target sebesar USD 17,7 miliar.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, mengatakan, realisasi investasi hulu migas sepanjang semester I 2024 mencapai USD 5,6 miliar. Dia memprediksi realisasi investasi hingga akhir tahun ini sekitar USD 15,7 miliar.

Meskipun tidak sesuai target yang diharapkan, Dwi bilang prediksi tersebut masih lebih baik dari capaian sepanjang tahun 2023 yaitu sebesar USD 13,7 miliar. Capaian itu sekaligus menjadi catatan rekor tertinggi selama 8 tahun terakhir.

"Diperkirakan saat akhir tahun menjadi USD 15,7 billion, ini akan lebih baik dari tahun 2023," katanya saat konferensi pers Kinerja Hulu Migas Semester I 2024, Jumat (19/7).