Luhut Beri Sinyal Tolak Impor KRL Bekas? Keputusan Dibahas Senin

3 Maret 2023 19:47 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenko Marves, Jumat (3/3/2023).  Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenko Marves, Jumat (3/3/2023). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal polemik impor KRL bekas.
ADVERTISEMENT
Rencana pengadaan KRL tambahan dari Jepang tersendat lantaran Kemenperin tidak memberikan rekomendasi. Alasannya karena mengutamakan produk dalam negeri.
Polemik tersebut berujung dengan rapat di kantor Luhut yang awalnya bakal terjadi hari ini, Jumat (3/3). Namun rapat itu menurut Luhut jadinya baru akan digelar pada Senin (7/3).
Kendati begitu, Luhut buka suara terkait persoalan ini. Menurut Luhut, prioritas utama pemerintah adalah mencoba menghindari penggunaan KRL bekas dari negara lain.
"KRL lagi kita mau rapatkan senen, tapi kira-kira begini, jadi ini kita tidak boleh membuat kesalahan seperti ini lagi. Dulu pernah impor barang bekas, masa sekarang barang impor bekas lagi," ujar Luhut di kantornya, Jumat (3/3).
"Jadi kita bilang kenapa tidak dibuat perencanaan supaya tidak impor. Memang mungkin sedikit lebih mahal, tapi kan itu uangnya berputar dalam negeri," sambung Luhut.
Sejumlah calon penumpang menunggu kedatangan KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (13/2/2023). Foto: Fauzan/Antara Foto
Kendati mengutamakan untuk tidak impor, di sisi lain Luhut memberi sinyal pemerintah masih membahas opsi impor bila memang waktunya tidak memungkinkan untuk setop impor.
ADVERTISEMENT
Ini terutama karena PT KCI membutuhkan pengganti 10 KRL yang harus pensiun tahun ini.
"Tapi kalau nanti masalah waktu tidak bisa, kita mau kirim BPKP untuk melakukan audit dulu barangnya. Jadi barang itu dibeli tidak melalui tangan ketiga. Dan kemudian nanti harganya supaya harga yang benar. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan harga," tuturnya.
"Ya memang harus kita lakukan dalam waktu dekat. 10 anu, 10 gerbong itu," tambah Luhut menjawab kemungkinan impor tahun ini.