Luhut Bocorkan Sistem Baru Penyaluran BLT, Penerima Belanja Pakai Barcode

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Kemenko Marves

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan skema baru penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) setelah terintegrasinya Government Technology (GovTech), yang diharapkan terjadi mulai Agustus 2025.

Luhut menjelaskan nantinya penerima akan diberikan barcode untuk membelanjakan uangnya sesuai peruntukan BLT, misalnya untuk bantuan pangan seperti sembako.

"Bantuan Langsung Tunai pun itu dia harus buka bank account, dia nanti juga boleh kita target. Dia harus membelanjakan uang ini dengan arahan pemerintah," ungkap Luhut saat konferensi pers di Kantor DEN, Kamis (9/1).

"Nah misalnya di desa itu dia beli telur dan sebagainya, ayam dan sebagainya, itu akan pegang barcode-nya dibuat," tambahnya.

Menurutnya, rencana perubahan skema penyaluran BLT ini merupakan dorongan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan belanja pemerintah semakin optimal.

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan sistem baru BLT ini dirancang oleh sekitar 300 anak bangsa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Perum Peruri, dan PT Telkom (Persero).

"Presiden kemarin malam sudah setuju akan bertemu dengan mereka kira-kira 2-3 minggu dari sekarang setelah sistem ini sudah mulai terbentuk," ujar Luhut.

Luhut menegaskan tender sistem BLT baru ini tidak akan menyamai proyek e-KTP yang sempat ramai karena dikorupsi, melainkan mengikuti kesuksesan pengembangan aplikasi PeduliLindungi.

Selain itu, ia juga memastikan pengawasan sistem baru tersebut akan rutin diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar tidak ada penyalahgunaan oleh oknum.

"Sistem ini bukan sistem baru. Ini semua anak Indonesia dan tidak seperti e-KTP mau tender sekian triliun, enggak ada itu, karena kita pengalaman dengan dulu PeduliLindungi kita enggak keluar duit yang macam-macam dan itu ternyata bisa," jelas Luhut.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Septian Hario Seto, saat ditemui di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa (30/5/2023). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Anggota DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan program digitalisasi pemerintahan berkaitan bansos masuk pilar efisiensi belanja negara. Upaya ini dilakukan melalui program e-katalog, di mana e-katalog versi 6.0 sudah diluncurkan oleh Prabowo pada Desember 2024 lalu, dan juga sinkronisasi penerima bansos.

"Saat ini juga sedang dilakukan adalah bagaimana kita bisa mensinkronkan penerima-penerima bantuan sosial agar bantuan sosial ini bisa lebih tepat sasaran saya kira ini nanti juga akan sangat terbantu dengan adanya digitalisasi," tutur Seto.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara DEN Jodi Mahardi menjelaskan maksud dari pernyataan Luhut yakni gambaran mengenai potensi digitalisasi yang akan membantu dalam penyaluran bantuan pemerintah secara lebih tepat sasaran di masa mendatang.

Jodi menegaskan digitalisasi bansos ini bertujuan untuk memastikan bantuan tidak hanya sampai kepada penerima yang berhak, tetapi juga dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Melalui sistem digital, seperti yang dijelaskan, bantuan sosial dapat diarahkan agar digunakan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti untuk membeli bahan pokok tertentu," terang Jodi.