Luhut: COVID-19 Bikin Seluruh Negara Prioritaskan Amankan Pangan Dalam Negeri

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Uji Swab untuk Tenaga Kesehatan, Polisi, TNI, dan Satpol PP di Jakarta, Kamis (1/10). Foto: Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengakui impor pangan menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Namun, Luhut merasa pandemi COVID-19 bisa membuat Indonesia menjadi negara yang lebih mandiri dalam urusan pangan.

Luhut menilai hal tersebut terjadi karena keadaan saat ini membuat seluruh negara lebih memprioritaskan kebutuhan pangan dalam negerinya, sebelum memutuskan ekspor.

“Di masa-masa sulit akibat pandemi ini termasuk di sektor pangan setiap negara mengutamakan untuk mengamankan ketahanan pangan negaranya,” kata Luhut saat acara Jakarta Food Security Summit 5 secara virtual, Kamis (19/11).

Untuk itu, Luhut mengatakan kondisi itu harus dianggap sebagai momentum memperbaiki beberapa kekurangan yang ada di sektor pangan. Ia menjelaskan salah satu strategi pemerintah adalah dengan menyiapkan lumbung pangan yang telah menjadi agenda prioritas.

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) saat meninjau lumbung pangan nasional di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Luhut mengungkapkan dalam tahap awal ini lumbung pangan tersebut dibangun di 2 provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.

“Di Provinsi Sumatera Utara, untuk menanam tiga komoditas paling tidak yakni induk kentang, bawang merah, bawang putih, wortel dan juga beberapa tanaman lainnya. Di Provinsi Kalimantan Tengah, khusus padi dan singkong dan tentu juga akan bisa dikembangkan dengan yang lain,” ujar Luhut.

Luhut menuturkan pemilihan dua lokasi tersebut sudah melalui serangkaian kajian lingkungan hingga proses peralihan fungsi kawasan hutan lewat survei lapangan. Ia berharap lumbung pangan bisa menjadi contoh penerapan korporasi pertanian dari hulu ke hilir, dari budidaya pascapanen, hingga masuk ke industri pertanian.

“Kita harapkan melalui program ini bisa terwujud kawasan hortikultura dan pertanian terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan, dan modern yang hasilnya bisa didapatkan oleh petani dalam jumlah besar pula,” tutur Luhut.

“Tentunya dalam pengembangan Kawasan Food Estate ini petani dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri sehingga perlu melibatkan korporasi, baik BUMN maupun swasta melalui pola penerapan pola public private partnership,” tambahnya.