Luhut: Danantara Bisa Bikin Joint Venture dengan Perusahaan Mana Pun

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/ ANTARA FOTO

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bisa membangun perusahaan patungan (joint venture) dengan perusahaan manapun.

"Saya kira Danantara, kemarin Bapak Presiden sampaikan, akan kita luncurkan, dan bagusnya ini, mereka punya kewenangan untuk mendirikan atau membuat usaha patungan dengan perusahaan mana saja, dengan kata lain, semua BUMN yang kita miliki saat ini itu akan transparan, akan efisien, karena manajemennya tentu bisa mereka bawa dari mana saja," ujar Luhut dalam Indonesia Economic Summit (IES) by Indonesian Business Council (IBC) di Jakarta, Selasa (18/2).

Dia memastikan, Abu Dhabi sudah tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui Danantara. Nantinya perusahaan patungan antara Danantara dan Abu Dhabi ini akan membangun pembangkit listrik EBT berkapasitas 10 GigaWatt (GW). Hal ini sejalan dengan Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru untuk membangun pembangkit berbasis EBT dan gas sebesar 80 gigawatt (GW) pada tahun 2040.

“Mereka punya duit ratusan miliar dolar. Mengenai renewable energy, ya kita kan sekarang pipeline 80 GW, mereka (Abu Dhabi) bilang ke saya kemarin mau masuk (ke Danantara) 10 GW,” kata dia.

Luhut melihat Indonesia memiliki potensi EBT yang jumbo hingga 75 GW, yang meliputi tenaga air, panas bumi, hingga panel surya. Hal ini yang membuat Abu Dhabi tertarik dengan Indonesia, terlebih keberadaan Danantara juga telah didengar oleh Abu Dhabi.

“Mereka mengatakan kami ingin bergerak sangat cepat, bergabung dengan usaha patungan dengan Danantara, dengan beberapa perusahaan di bawah Danantara, 10 GW energi terbarukan,” imbuh Luhut.

Selain Abu Dhabi yang merupakan bagian dari Uni Emirat Arab, Luhut mengatakan, banyak pihak lain baik perusahaan maupun pemerintahan negara lain yang tertarik untuk melakukan joint venture dengan pemerintah Indonesia.

“Banyak negara atau perusahaan ingin melakukan GP dengan pemerintah Indonesia,” tuturnya.

Dia melihat langkah pemerintah Indonesia membentuk Danantara adalah keputusan yang baik. Bahkan Luhut melihat langkah ini bisa menciptakan transparansi di perusahaan-perusahaan pelat merah yang berada di bawah bendera Danantara.

“Danantara itu menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu jadi efisien lebih transparan bisa kita lihat dengan jelas. Kan bagus,” terangnya.