Luhut Dapat Tugas Baru Lagi dari Jokowi: Ketua Tim Percepatan Investasi IKN

Presiden Jokowi menikmati suasana pagi di IKN Nusantara, Jumat (24/2/2023). Foto: Dok. Agus Suparto

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kembali mendapatkan tugas baru dari Presiden Jokowi yakni untuk mempercepat investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ini diungkapkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Bambang mengatakan, pemerintah telah membuat beberapa gugus tugas atau task force khusus terkait pembangunan megaproyek IKN di Kalimantan Timur ini.

Pertama adalah gugus tugas yang diketuai Luhut untuk mengkoordinasikan antardepartemen dan seluruh lembaga terkait dengan proyek IKN Nusantara.

"Dibentuk juga satu tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marves, Pak Luhut, yang akan mengkoordinir interdep dan semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan efisien lagi," ujar Bambang di Istana Negara, Senin (15/5).

Presiden Jokowi didampingi Menko Marves Luhut Pandjaitan beserta Gubernur Bali I Wayan Koster setibanya di Bali, Senin (13/3/2023). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Selanjutnya adalah gugus tugas khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan. Menurut Bambang, pemerintah ingin masalah tanah di IKN bisa clear and clean.

"Ditawarkan kepada investor adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, geologi, akses, dan sebagainya," jelasnya.

Bambang memaparkan, dengan kejelasan tentang tanah tersebut membuat investor IKN bisa merumuskan rencana bisnis yang lebih tajam dan mereka juga bisa mendapatkan harga paling baik dilandasi oleh data dan informasi terkini.

Kemudian, Badan Otorita juga diminta untuk membuat satu one stop shop yang juga akan diikuti oleh kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk memudahkan investor mendapatkan informasi.

"Jadi satu pintu saja investor ke kami (Badan Otorita) atau ke BKPM, sama saja karena kita merupakan bagian dari satu online sistem yang dimiliki oleh BKPM," terang Bambang.

Pada one stop shop tersebut, lanjut dia, juga akan ada perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu untuk bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait berbagai insentif perpajakan.

"Ada beberapa insentif tentang perpajakan yang memang harus dielaborasi dan implementasinya tentu akan ditunggu oleh para pelaku usaha, di samping banyak data teknis juga yang akan akan kami mintakan dari Kementerian PUPR," tandas Bambang.