Luhut Heran Ada yang Tak Dukung Makan Bergizi Gratis: Itu Aneh

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng, Senin (25/3/2024). Foto: Dok. Kemenko Marves

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, heran masih ada pihak yang pesimistis dengan program makan bergizi gratis yang akan dijalankan presiden terrpilih Prabowo Subianto dan proyek IKN.

Luhut mengungkapkan berdasarkan skenario ekonomi yang diolah Kemenko Marves, Indonesia tidak memiliki masalah pendanaan untuk lima tahun mendatang.

"Begini saya sudah berkali-kali sampaikan hasil economic model yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan," katanya usai menghadiri The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di The Meru Sanur Bali, Jumat (5/7).

Luhut menilai program makan bergizi gratis akan sangat membantu masyarakat. Pemerintahan baru pasti tidak mau program makan bergizi gratis ini gagal.

"Dan itu akan membantu rakyat kita dan dilakukan secara bertahap tingkat berlanjut, jadi tidak ada yang aneh. Saya aneh justru orang yang tidak mau rakyatnya dikasih makan bergizi, itu aneh. Yang perlu mereka tanya ini dilakukan benar enggak? Jawabannya benar, tentu kita enggak mau gagal," ujar Luhut.

Ekonom menyarankan Prabowo membuat prioritas program, mengingat utang Indonesia jatuh tempo pada 2025 mencapai mencapai Rp 800,33 triliun.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengatakan dengan adanya pembangunan IKN yang akan menelan anggaran senilai RP 460 triliun dan program makan bergizi gratis senilai Rp 450 triliun, pemerintah harus menambah pendapatan memperluas kapasitas fiskal.

Esther menekankan bahwa program pemerintah tidak hanya IKN dan makan bergizi gratis, masih ada program penting lain seperti pembangunan infrastruktur. Prioritas program pemerintah juga salah satunya penguatan kualitas SDM dan penguatan modal serta transfer teknologi.

“Utang jatuh tempo tahun depan Rp 800 triliun, kalau itu tidak diimbangi dengan kapasitas penerimaan negara yang semakin meningkat, saya tidak terbayang apakah negara alami struk ke tiga? Semoga tidak,” kata Eshter dalam Diskusi Publik INDEF di Tjikini Lima Jakarta, Kamis (4/7).