Luhut hingga Sri Mulyani Bakal Kerja di IKN Mulai September

Menteri PAN-RB Azwar Anas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kominfo, Rabu (17/4/2024) Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menyebut Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi akan mulai pindah ke IKN Nusantara pada September mendatang. Sebab, kedua kementerian tersebut masuk dalam kategori prioritas satu.

Anas menjelaskan, awalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan perpindahan ASN dimulai pada Juli 2024. Namun, pemindahan tersebut diundur karena adanya upacara 17 Agustus di IKN.

"Pemindahan tahap pertama setelah Agustus, Insyaallah September. Tapi untuk Juli sebagian menteri sudah mulai pindah Pak Bas (Menteri PUPR) dan beberapa lainnya," kata Anas di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (17/4).

Anas menjelaskan, rumah susun (rusun) ASN di IKN akan digunakan sebagai tempat menginap seluruh petugas upacara. Adapun, kegiatan upacara bendera di IKN melibatkan ribuan orang.

"Untuk pelaksanaan upacara itu sistemnya sangat besar ada ribuan orang akan datang dan bermalam, maka kami mendapatkan arahan dari istana bahwa pemindahan bertahap ASN akan mulai pindah setelah Agustus," ungkapnya.

Anas melanjutkan, secara ideal jumlah pegawai ASN yang diperlukan dalam prioritas pertama sebanyak 11.916 pegawai. Namun pemindahan akan disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur IKN.

"Oleh karena itu prioritas pertama ada 11 ribu, kedua 6 ribu, ketiga ada 14 ribu," kata Anas.

Berikut daftar Kementerian dan Lembaga yang akan pindah ke IKN pada tahap pertama:

1. Setjen DPR

2. Setjen DPD

3. Setjen MPR

4. Setjen BPK

5. Mahkamah Agung

6. Komisi Yudisial

7. Kemenko Marves

8. Kemenko Perekonomian

9. Kemenko Polhukam

10. Kemenko PMK

11. Kementerian Pertahanan

12. Kementerian Dalam Negeri

13. Kementerian Luar Negeri

14. Kementerian Hukum dan HAM

15. Kementerian Keuangan

16. Kementerian PUPR

17. Kementerian PPN/Bappenas

18. Kementerian PANRB

19. Kementerian ATR/BPN

20. Kementerian Setneg

21. Kementerian LHK

22. Kementerian ESDM

23. Kementerian Kesehatan

24. Kementerian Perdagangan

25. Kementerian Kominfo

26. Sekretariat Kabinet

27. BMKG

28. Bapanas

29. BPIP

30. BIN

31. KSP

32. BSSN

33. BNPB

34. Wantimpres

35. KPK

36. Kejaksaan

37. BPKP

38. BNPP