Luhut: Inefisiensi di Indonesia Capai 35 persen, Setara USD 70 Miliar

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan pada acara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan inefisiensi di Indonesia yang terlihat dari skor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) masih tinggi, mencapai sekitar USD 70 miliar.

Luhut mengatakan, skor ICOR Indonesia yakni 6,4, yang menurutnya masih jelek dan menunjukkan inefisiensi yang tinggi. Dia menghitung inefisiensi yang terjadi di Indonesia sebesar 30-35 persen atau setara USD 70 miliar.

"Kalau kita lihat ICOR kita kan jelek, kita inefisiensi 6,4, mungkin inefisiensi kita mungkin 30-35 persen atau setara mungkin dengan 70 miliar dolar," jelasnya saat acara kumparan The Economics Insights 2025 di The Westin Jakarta pada Rabu (19/2).

Luhut melihat, jika pemerintah bisa mengefisienkan 50 persen dari angka tersebut, maka bisa menghemat sekitar USD 35 miliar yang bisa digunakan untuk berbagai program dan proyek lain.

Salah satu cara yang menurut Luhut bisa meningkatkan efisiensi yakni melalui digitalisasi. Hal ini juga seiring dengan perbincangan DEN bersama Bank Dunia yang menyoroti sistem perpajakan Indonesia paling tidak efisien.

Melalui digitalisasi sistem perpajakan, lanjut dia, maka tidak hanya skor ICOR yang membaik, namun Indonesia juga sekaligus bisa meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) sebesar 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 1.500 triliun.

"Jadi kalau kita memperbaiki ada beberapa item yang diberikan termasuk digitalisasi tadi, itu kita bisa memperbaiki ICOR kita dan juga menaikkan tax ratio kita dari 6,4 persen ke GDP kita, atau setara dengan Rp 1.500 triliunan," ungkap Luhut.

Dengan demikian, Luhut meminta agar digitalisasi perpajakan melalui layanan Core Tax Administration System (Coretax), bisa segera diimplementasi secara menyeluruh.

"Jadi Coretax ini harus dipercepat. Buat saya sebenarnya sederhana, masa Coretax sudah 10 tahun tidak jadi-jadi? Ada apa ini? Ini perlu dilihat. Maka sekarang Presiden audit saja Pak," tegas dia.

Selain dari sisi sistem perpajakan, Luhut menyebutkan digitalisasi lain yang sedang digencarkan adalah belanja pemerintah melalui e-katalog yang secara bertahap terus ditingkatkan.

"E-katalog yaitu Rp 1.600 triliun hampir ya, kalau saya tidak keliru, belanja pemerintah sekarang hampir 85 persen sudah melalui e-katalog. Itu dampaknya besar, kita bisa menghemat 30-40 persen," tutur Luhut.