Luhut: Jepang Siapkan Rp 57 Triliun untuk Lembaga Pengelola Investasi Indonesia

Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan Foto: Menko Marves

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) siap mendukung Sovereign Wealth Fund (SWF) alias lembaga pengelola investasi Indonesia dengan menginvestasikan USD 4 miliar (setara Rp 57 triliun).

"JBIC siap mendukung pendanaan SWF Indonesia sebesar USD 4 miliar (Rp 57 triliun), dua kali lipat lebih besar dari yang disampaikan The US International Development Finance Corporation (DFC), lembaga pembiayaan asal Amerika Serikat," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12).

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur JBIC Maeda Tadashi dalam pertemuan di Tokyo, Jumat. Dalam pertemuan itu, Luhut didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi.

Menurut Erick, komitmen yang disampaikan oleh Gubernur JBIC Maeda Tadashi tersebut akan segera ditindaklanjuti di tingkat teknis. Pemerintah berharap investasi JBIC dapat mulai masuk ke Indonesia pada kuartal pertama 2021.

"Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur SWF Indonesia akan selesai pada pertengahan Desember ini dan tentunya PP tersebut tentunya akan semakin percepat pembentukan lembaga dana abadi Indonesia," imbuh Erick Thohir.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/11). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Sementara itu, Dubes Heri mengatakan JBIC akan menjadi salah satu lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam master fund SWF Indonesia yang disebut Nusantara Investment Authority (NIA).

"Dukungan dari JBIC dan Pemerintah Jepang tentunya akan memperkuat ikatan kerja sama strategis Indonesia-Jepang, dan semakin menarik sektor swasta Jepang lainnya berinvestasi di Indonesia," kata Heri.

Selain menggelar pertemuan dengan Gubernur JBIC Gubernur, Luhut dan rombongan juga bertemu dengan tidak kurang dari 20 investor potensial Jepang lainnya di bidang keuangan dan energi.

Secara terpisah, Luhut dan Erick juga bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Kajiyama Hiroshi, di mana pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk terus berikan kepastian hukum kepada investor Jepang melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Tentunya peraturan perpajakan Indonesia akan semakin baik," kata Luhut dalam pertemuan tersebut.

Sejumlah agenda strategis kerja sama bilateral Indonesia-Jepang turut diangkat Luhut dalam pertemuan tersebut termasuk komitmen Jepang untuk realisasikan MRT Jakarta Fase 2 tepat waktu.

Agenda perubahan iklim juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Jepang berharap Indonesia dapat mendukung target Jepang untuk mencapai "Carbon Neutral" pada 2050.

"Kami siap dukung pencapaian SDGs Indonesia melalui teknologi Jepang. Proyek Carbon Capture Storage yang tengah dibangun di Gundih, Jawa Tengah, merupakan salah satu bentuk komitmen Jepang," demikian disampaikan Menteri Kajiyama.

Luhut dan Erick dijadwalkan akan langsung bertolak ke Abu Dhabi dan Saudi Arabia pada Sabtu (5/12) guna jajaki dukungan untuk pembentukan NIA kepada pihak-pihak terkait lainnya.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.