Luhut Masih Kukuh Indonesia Belum Perlu Lockdown

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/1) Foto: Darin Atiandina/kumparan

Desakan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown terus bermunculan. Hingga Rabu (18/3), sudah ada 227 kasus positif virus corona di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 11 pasien berhasil sembuh dan 19 lainnya meninggal dunia.

Lockdown adalah situasi ketika orang tidak diperbolehkan masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau kawasan dengan bebas, karena alasan sesuatu yang darurat. Keputusan lockdown atau penguncian bisa dilakukan di tingkat kota maupun negara.

Adapun negara-negara yang telah menerapkan lockdown di sejumlah wilayah yaitu Italia, China, Denmark, Filipina, dan Irlandia.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan kembali menegaskan, Indonesia belum perlu menerapkan lockdown. Ia yakin wabah corona dapat diatasi tanpa lockdown.

"Kita belum sampai dalam kondisi itu. Kita baru bicara, misalnya China juga sudah membaik karena disiplin. Korsel juga disiplin. Mematuhi imbauan dan anjuran pemerintah. Pemerintan hitung aspek-aspeknya. Jadi kesimpulan adalah kebijakan yang terbaik," kata Luhut dalam konferensi pers yang digelar secara online, Rabu (18/3).

Sebelumnya pada 16 Maret 2020 lalu, Luhut menyatakan lockdown belum perlu dilakukan karena pemerintah telah melakukan beberapa langkah antisipasi dengan meliburkan sekolah. Selain itu juga dengan imbauan untuk bekerja dari rumah.

"Kita masih posisi mana yang masih kita kontrol. Misal belajar dari sekolah, ini sekarang teleconference. Tidak ketemu banyak di kantor lagi, di BUMN, Maritim, dan saya lihat kesadaran semua jajaran itu juga sudah sangat baik. Tinggal kita jadi belajar untuk ke depan pertemuan seperti ini lebih efisien tidak perlu traveling," jelasnya pada Senin (16/3).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (9/9). Foto: Fanny Kusumawardhani

Sementara menurut Jubir Presiden, Fadjroel Rachman, ketimbang lockdown, Jokowi lebih memilih menerapkan kebijakan pembatasan sosial.

"Menurut UU tersebut, dimungkinkan adanya karantina wilayah (lockdown). Tapi kehati-hatian, mempertimbangkan keselamatan dan kehidupan publik tetap jadi prioritas dalam memutuskan kebijakan publik," kata Fadjroel dalam keterangannya, Rabu (18/3).

"Presiden Joko Widodo tidak memilih kebijakan karantina wilayah, tetapi memilih kebijakan pembatasan sosial," tambahnya.

Menurutnya, butuh kebijakan yang rasional dan mempertimbangkan banyak hal dalam menangani masalah corona. Tentunya, kebijakan yang dikeluarkan, tak hanya untuk memberikan efek kejut semata.

"Publik tak memerlukan kebijakan 'efek kejut', tapi kebijakan rasional dan terukur yang memadukan kepemimpinan organisasi, kepemimpinan operasional dan kepemimpinan informasi terpusat," ujarnya.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran negara akan siap jika nantinya situasi semakin buruk dan lockdown menjadi pilihan terakhir pemerintah. Pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk penanganan covid-19.

"Kesiapan? Pasti disiapkan (anggarannya). Kalau BNPB memutuskan isolasi, pasti sudah dipikirkan juga gimana supporting growth, bahkan sampai masalah ke desa, di mana pemukiman cukup padat sehingga social distance sulit," ujar Sri Mulyani.