Luhut Minta Penjualan Kendaraan yang Pakai BBM Dibatasi

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan istri, berdialog dan memberi pengarahan kepada siswa baru SMA Unggulan DEL. Foto: Instagram/@luhut.pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan minta penjualan kendaraan berbasis bahan bakar fosil alias yang pakai BBM dibatasi. Alasannya, karena pemerintah sedang mempercepat industri kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).

Aturan pembatasan penjualan kendaraan berbasis BBM ini, kata dia, harus dibuat relevan dengan pelaksanaannya karena pemerintah komitmen mengurangi subsidi energi. Rencana ini juga bisa menurunkan emisi karbon karena ada transisi energi yang ramah lingkungan dari fosil ke listrik.

"Saya meminta tim teknis yang terdiri dari lintas kementerian/lembaga agar menerapkan kebijakan yang setara atau lebih baik dari negara lain, yang sudah lebih dahulu menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil demi mendorong percepatan adaptasi penggunaan EV sehingga kebijakan tersebut bisa cepat kita adopsi di sini," kata Luhut dikutip dari Instagram pribadinya, Sabtu (10/9).

Selama 1 dekade terakhir, menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat mengalami kenaikan yang cukup pesat. Hal ini tentunya berpengaruh pada kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor, yang berimplikasi kepada kenaikan subsidi BBM.

Berdasarkan data yang dihitung industri kendaraan bermotor, secara rata-rata konsumsi BBM untuk satu unit mobil mencapai 1.500 liter per tahun dan 305 liter per tahun untuk motor.

"Bisa kita semua bayangkan ketika dua jenis kendaraan ini kebanyakan menggunakan BBM bersubsidi, maka sudah pasti yang terjadi adalah membengkaknya subsidi BBM," terangnya.

Atas dasar hal tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi demi meredam kenaikan anggaran subsidi BBM. Salah satunya lewat percepatan adopsi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan resmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) pertama di Jawa, Magelang, Sabtu (4/6/2022). Foto: Instagram/@luhut.pandjaitan

Luhut melihat tujuan besar selain untuk mengurangi ketergantungan pemakaian BBM subsidi, juga untuk mengurangi emisi CO2 yang ditargetkan dapat turun sebesar 40 juta ton pada 2030 mendatang hanya dari program ini. Dengan begitu, anggaran subsidi BBM yang saat ini membebani APBN bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Luhut menyadari bahwa upaya ini punya beragam tantangan, mulai dari masalah perbedaan harga, regulasi hingga ketersediaan pilihan kendaraan. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang merumuskan berbagai kebijakan mengenai pemberian insentif bagi kendaraan EV roda dua dan roda empat.

"Skema insentif yang akan diberikan masih dihitung bersama agar kita dapat menemukan rumusan yang terbaik demi mendorong pertumbuhan pangsa pasar yang besar bagi percepatan adopsi kendaraan listrik di Tanah Air," terangnya.