Luhut Minta Prabowo Audit Coretax untuk Perbaikan Sistem

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan pada acara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyoroti sistem Coretax yang hingga kini belum juga rampung meski sudah berjalan selama satu dekade.

Ia meminta agar sistem ini segera diaudit untuk mengetahui penyebab utama keterlambatan. Serta permasalahan yang menghambat implementasinya.

"Jadi Coretax ini harus dipercepat. Buat saya sebenarnya sederhana, masa Coretax sudah 10 tahun tidak jadi-jadi? Ada apa ini? Ini perlu dilihat. Maka sekarang Presiden audit saja Pak. Ada undang-undang tidak boleh diaudit kan. Presiden kan boleh lihat di mana kurangnya. Apalagi Coretax dikembalikan lagi sekarang pada sistem yang lama," kata Luhut dalam acara The Economics Insight di Hotel Westin Jakarta, Rabu (19/2).

Menurutnya, stagnasi dalam pengembangan Coretax dapat berdampak pada rendahnya tax ratio di Indonesia, yang masih berada di angka 10 persen. Luhut menegaskan pentingnya transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem ini agar efektivitas pengelolaan perpajakan dapat meningkat.

"Jadi hal semacam ini tidak boleh terjadi. Jadi kita harus bertanya kenapa tax ratio kita masih 10 persen saja? Kenapa tidak bisa naik? Jadi hal semacam ini perlu kita jawab dengan melakukan audit tadi sehingga kita tahu gimana masalahnya," ungkapnya.

Sejak diluncurkan secara bertahap oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax sering mengalami error. Mulai dari ketidakmampuan login, kegagalan dalam input data, hingga transaksi yang tertunda.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan pada acara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Komisi XI DPR RI dan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Kementerian Keuangan menyepakati penggunaan sistem lama untuk urusan pajak. Sistem lama yang dimaksud adalah pembayaran dan lapor pajak lewat DPJ online (pajak.go.id).

“Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai antisipasi dalam mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu konektivitas penerimaan pajak,” kata Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/2).

Misbakhun mengatakan, penggunaan Coretax akan beriringan dengan sistem lama. Tujuannya, agar penerimaan pajak tidak terganggu.

“Karena pajak ini sangat strategis bagi penerimaan negara. Tadi kita menyimpulkan bahwa Ditjen Pajak agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama,” ungkapnya.

Dia juga menegaskan, meski sistem lama digunakan kembali, namun implementasi Coretax tidak ditunda. Meskipun menurut Misbakhun, Komisi XI sempat sepakat untuk meminta DJP menunda implementasi Coretax. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, mengatakan kedua sistem perpajakan ini akan berjalan secara beriringan.