Luhut Pandjaitan Sang Menteri Segala Urusan
PerbesarLuhut Pandjaitan kerap dijuluki 'Menteri Segala Urusan', 'Perdana Menteri RI’, bahkan 'The Real President'. Jabatan resmi terakhirnya di Kabinet Kerja adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Namun menurut pandangan banyak pihak, Luhut sering mengurusi berbagai hal di luar kewenangannya. Mulai dari Ketua Panitia Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali hingga memperantarai pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo.
Kini Luhut kembali dipercaya Jokowi untuk menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan pada Rabu (23/10). Ia menempati pos yang sama seperti di kabinet sebelumnya. Tapi tugasnya di periode kedua pemerintahan Jokowi ini ditambah urusan investasi, sehingga jabatannya menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Luhut memiliki rekam jejak panjang di dunia militer, pemerintahan, bisnis, dan politik Indonesia. Pria kelahiran Toba Samosir pada 28 September 1947 ini adalah lulusan terbaik Akademi Militer angkatan 1970. Kariernya di militer banyak dihabiskan di Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) yang kini dikenal sebagai Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Ia dikenal dekat dengan Benny Moerdani, Panglima ABRI pada 1983-1988. Akibat hal itu, karier Luhut terpengaruh ketika Benny Moerdani dicopot. Pada akhir 1980-an, Soeharto melakukan 'de-Benny-isasi', perwira-perwira yang dekat dengan Benny tak lagi menempati posisi strategis. Meski pangkat terakhirnya adalah Jenderal, tapi Luhut sendiri mengaku tidak pernah mencapai puncak karier. Tak pernah jadi Kasdam, Pangdam, atau Danjen Kopassus. Jabatan teritorial tertinggi yang pernah diraihnya adalah Komandan Korem Madiun 081/Dhirotsaha Jaya pada 1995.
Selepas dari dunia militer, pada 1999 Luhut masuk ke pemerintahan. Kariernya di pemerintahan pun tak selalu mulus. Anak pertama dari 5 bersaudara ini mengaku pernah menjalankan tugas yang sejatinya tidak ia sukai, misalnya saat ditunjuk menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie.
“Kadang-kadang saya enggak suka juga, pernah jadi duta besar. Saya tanya Presiden Habibie waktu itu, saya tanya beliau, ini perintah atau tawaran. Kalau tawaran biar lah pensiun tentara aja karena mimpi saya jadi prajurit profesional. Karena dalam karier militer saya menikmati betul,” kisah Luhut di Kadin Talks, Menara Kadin, Jakarta, Kamis (28/2).
Namun karena sifatnya perintah, jabatan baru tersebut dia lakoni. Luhut mengaku dengan tugas baru tersebut ternyata dia belajar banyak hal. Termasuk membangun jaringan yang berguna di kemudian hari.
Hanya 7 bulan berselang, Luhut kembali dipanggil ke Jakarta oleh Gus Dur, Presiden RI ke-4. Saat itu, Luhut mengaku awalnya ditawari menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Luhut sangat gembira, bahkan mengaku sudah menyiapkan pesta besar. Tapi ternyata di menit terakhir, tawaran itu berubah. Gus Dur memerintahkan Luhur untuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag).
“Saya bilang, saya enggak ngerti. Saya udah kesel juga, saya udah menggebu-gebu jadi KASAD tahu-tahunya jadi keset juga,” ujarnya.
Lagi-lagi Luhut menerima tawaran itu tanpa menolak. Menurutnya, semua hal yang sifatnya perintah harus diterima dan dijalankan dengan baik. Baru 1,5 tahun menjabat sebagai Menperindag, Luhut dicopot dari posisi tersebut.
Tak lagi jadi Menperindag, tawaran jadi pengusaha datang dari teman lama, Aburizal Bakrie. Dari Bakrie, Luhut mendapat konsesi belasan ribu hektare tambang batu bara seluas 15.000 hektare. Pada 2004, ia mendirikan PT Toba Sejahtra. Selain pertambangan, bisnisnya juga merambah sektor migas, perkebunan, dan kelistrikan.
Sementara di bidang politik, dia bergabung dengan Partai Golkar sebagai wakil Ketua Dewan pertimbangan mendampingi Akbar Tandjung, di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. Pada Pilpres 2014, dia mengundurkan diri dari Golkar karena mendukung capres Joko Widodo. Sementara Golkar mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
Pilihan itu terbukti jitu, Jokowi menang. Sebagai ganjaran, Luhut ditunjuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Lalu pada 12 Agustus 2015, Luhut dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Dan Mulai 27 Juli 2016, Luhut menjadi Menko Kemaritiman.
Dikutip kumparan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan secara terbuka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan Luhut berada paling atas di antara jajaran para menteri Kabinet Kerja, yakni sebesar Rp 660,09 miliar (Data LHKPN 2015). Kekayaan Luhut juga berada di atas Jokowi dan Jusuf Kalla.
Julukan 'Menteri Segala Urusan' hingga 'The Real President' menunjukkan betapa besarnya peran Luhut dalam pemerintahan Jokowi. Terkait tindakannya yang dinilai banyak pihak terlalu ikut campur dalam urusan yang bukan di bawah koordinasinya, Luhut menjawab bahwa terdapat ratusan kebijakan yang harus dikoordinasikan dengan kementerian lain. Selama ini, menurutnya, banyak kebijakan yang tak dikoordinasikan dengan baik.
"Mungkin ratusan (kebijakan) yang harus dikoordinasikan, memang kita kerja tidak terintegrasi. Saya dituduh mencampuri pekerjaan orang lain," kata Luhut saat ditemui di DPR RI, Senin (9/9).
Dia pun mencontohkan kalau berbicara mengenai urusan perhubungan yang berada di bawah koordinasinya, terkadang harus melibatkan pihak lain, misalnya seperti Kementerian Ketenagakerjaan yang bukan di bawah kewenangannya.
Lalu jika berbicara mengenai pariwisata, lanjut Luhut, terkadang pihaknya mengajak Kementerian Perdagangan dalam berkoordinasi. Dia pun mencontohkan dalam mengurus hotel, soal pengadaan miras di hotel yang merupakan urusan Kemendag.
Koordinasi antar bidang yang diintensifkan diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan. Dengan demikian, program yang dicanangkan pemerintah diinginkannya dapat berjalan dengan baik.
Kemampuan Luhut mengkoordinasi berbagai urusan diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan.