Luhut Pastikan BBM Rendah Sulfur Meluncur Oktober 2024

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan keterangan pers saat kegiatan media briefing di Nusa Dua, Badung, Jumat (22/12/2023). Foto: Fikri Yusuf/Antara Foto

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur akan diluncurkan Oktober 2024

Luhut mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon dengan beberapa cara, salah satunya dengan mengurangi kandungan sulfur dalam BBM.

"Jadi, kita bisa mengurangi dengan energi rendah sulfur di negara ini energi rendah sulfur di negara ini akan dimulai kapan saja di bulan depan," ungkapnya saat Indonesia International Sustainability Forum 2024, Kamis (5/9).

Selain itu, Luhut juga menegaskan bahwa pemerintah ingin menghemat belanja subsidi energi, dengan memperketat penyaluran BBM bersubsidi kepada konsumen yang berhak.

"Kita juga menghemat subsidi tanpa mengganggu usaha kecil menengah seperti sepeda motor kita. Jadi, itu yang harus kita lihat keseimbangannya. Kita dengan hati-hati mengawasi untuk mengeluarkan kebijakan apa pun yang merugikan usaha kecil, menengah, masyarakat biasa," tegasnya.

Luhut melanjutkan upaya lain untuk mengurangi emisi karbon adalah menggencarkan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer, dengan meluncurkan Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru hingga 2040, dengan porsi EBT 62 gigawatt (GW).

Kemudian, memperbanyak produksi dan konversi kendaraan listrik di Indonesia yang tahun lalu hanya 12.000 unit, akan ditingkatkan menjadi ratusan ribu unit dengan insentif untuk produsen yang berinvestasi seperti BYD.

"Jika Anda melihat jumlah kendaraan listrik di negara ini, tahun lalu hanya 12.000 produksi. Dengan insentif baru yang kami berikan, saya kira BYD dapat meningkatkan produksi hingga 300.000 tahun mendatang. Jadi, kami memiliki sekitar 132 juta sepeda motor," jelas Luhut.

Selanjutnya adalah mengembangkan industri panel surya di dalam negeri. Luhut menyebutkan, langkah ini juga bisa mendorong ekspor listrik hijau dari Indonesia ke negara-negara tetangga seperti Singapura.

"Itulah juga alasan mengapa negosiasi kami dengan Singapura berjalan sangat baik. Jadi, kami sekarang dapat mengekspor energi hijau ke Singapura," ujarnya.

Terakhir, Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon sebesar 600 gigaton untuk kegiatan carbon capture and storage (CCS) yang juga akan dipenuhi dari perdagangan karbon antar negara (crossborder).

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jumat (10/11). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin memastikan produk BBM rendah sulfur yang akan disalurkan PT Pertamina (Persero) akan meluncur sebelum pemerintahan Presiden Jokowi rampung.

Dia mengungkapkan tahap pertama peluncuran BBM rendah sulfur yakni berjenis diesel yang paling siap dibandingkan bensin, dan sementara baru di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Sebenernya dua-duanya nanti (bensin dan diesel), tapi bertahap kan, karena seluruh Indonesia itu ada beberapa kilang, masing-masing ada yang buat solar ada yang buat bensin, yang sudah paling siap itu di Solar dulu daerah Jakarta dan sekitarnya," tutur Rachmat saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Jumat (8/8).

Rachmat tidak menjelaskan lebih spesifik terkait waktu peluncuran BBM rendah sulfur. Hanya saja, target pembahasan regulasi harapannya dapat difinalisasi setidaknya 1 September 2024, sementara peluncurannya akan disesuaikan dengan kesiapan Pertamina.

"Tadinya kita ada target tapi secara teknis butuh waktu yang lebih panjang. Intinya sebelum masa pemerintahan ini berakhir, apa yang akan kita laksanakan adalah perangkat regulasinya yang kita targetkan selesai dan termasuk penugasannya," jelasnya.

Meski demikian, Rachmat menyebut teknis penyaluran BBM rendah sulfur tergantung pada PT Pertamina (Persero), termasuk kepastian apakah produk tersebut bakal langsung menggantikan produk Bio Solar yang saat ini dibanderol Rp 6.800 per liter, atau sebagai produk BBM tambahan.

"Itu teknisnya Pertamina, tapi solar yang sekarang sulfur tinggi bakal secara bertahap digantikan oleh yang lebih ramah lingkungan," ungkapnya saat dihubungi kumparan, Sabtu (10/8).