Luhut: Potensi Devisa dari Wisata Bahari Capai USD 1 M

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat Peluncuran dan Bincang Buku Biografi Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (7/10/2022). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berharap Sail Tidore 2022 menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan re-branding wisata bahari di kancah internasional.

Sail Tidore 2022 merupakan rangkaian agenda Sail Indonesia ke-12 yang akan dilaksanakan mulai dari 24 November 2022 hingga 29 November 2022.

"Kita harus optimistis, Sail Tidore mampu berkontribusi untuk membantu proses pemulihan industri pariwisata dalam negeri," ujar Luhut secara virtual dalam acara Launching Sail Tidore 2022 di Auditorium Kementerian Perdagangan, Selasa (11/10).

Ia menilai, sejak wabah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia selama dua tahun, industri pariwisata tengah menghadapi tantangan yang cukup besar. Meski begitu, kondisi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia di berbagai titik destinasi wisata berangsur pulih.

Menurut Luhut, pariwisata bahari mampu memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini terjadi pada tahun 2013 di mana pariwisata bahari menyumbang devisa sebesar 10 persen atau setara USD 1 miliar.

"Momen tersebut jadi keberhasilan di sektor pariwisata yang harus kita capai," kata dia.

Dia meminta kementerian/lembaga serta pemda bekerja sama mensukseskan Sail Tidore 2022. Untuk mendukung hal itu, pemerintah harus mempersiapkan rangkaian acara secara profesional dengan mempercepat dukungan infrastruktur, pemulihan akomodasi, melibatkan UMKM dalam pameran hingga mengoptimalkan dukungan CSR dan publikasi secara masif.

"Secara khusus menteri perdagangan dan pemda agar mempersiapkan tindak lanjut pasca event ini. Manfaatkan potensi bahari Tidore sebagai jalur strategi sail nasional dan internasional biar mampu memberi manfaat berkelanjutan terhadap ekonomi lokal," ungkapnya.

Selain itu, Ia meminta kepada gubernur dan wali kota untuk melanjutkan merawat fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah pusat. Pasalnya, pembangunan fasilitas tersebut menggunakan APBN.

"Kita membangun dengan uang rakyat, jangan dibiarkan rusak, jaga dengan sebaiknya tunjukkan komitmen nyata pemerintah mampu merawat," pungkas Luhut.