Luhut: Prabowo Selalu Minta BPKP untuk Audit Kebijakannya

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan pada acara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Presiden Prabowo Subianto selalu meminta setiap kebijakan yang ditekennya untuk dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, pemerintah kini memahami kelemahan Indonesia selama bertahun-tahun adalah measurement atau pengukuran. Dia melihat pemerintah umumnya tidak melakukan audit terhadap banyak kebijakan yang telah diteken.

“Jadi satisfy and forget aja. Nah ini sekarang tidak. Presiden Prabowo betul-betul konsisten untuk menggunakan BPKP, mengaudit setiap langkah-langkahnya,” kata Luhut dalam gelaran kumparan the Economics Insight 2025, Rabu (19/2).

Sehingga, dengan langkah audit ini pemerintah bisa mengetahui setiap kekurangan yang ada dalam kebijakan yang telah diteken.

“Dan dengan begitu kita cepat tahu di mana kekurangan kita. Jadi kita tidak shadow boxing Artinya ya mengerjakan yang kita belum mengerti masalahnya dengan baik,” terangnya.

Nantinya setelah dilakukan audit, maka pemerintah bisa fokus terhadap perbaikan. Dia kemudian menyinggung pengalamannya menjadi pejabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai 2014-2019 hingga 2019-2024.

Dia menyebut selama pemerintahan Presiden Jokowi, dia kerap mendapatkan tugas untuk memimpin berbagai proyek, seperti proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung.

“(Audit) supaya saya tahu di mana masalah utamanya. Jadi ini saya kira pembelajaran juga buat kita semua. Kita audit aja. Jadi kalau kita audit, kita tahu di mana kurangnya. Sehingga kita fokus penyelesaian itu dengan baik,” jelasnya.

Dia mengeklaim, setiap tugas yang dilimpahkan kepadanya selalu dapat diselesaikan. Hal yang sama menurut dia dilakukan oleh Prabowo saat ini, termasuk dalam upaya efisiensi anggaran yang tengah digarap.

“Jadi ini juga yang terjadi dengan pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Beliau sekarang melakukan ini. Seperti efisiensi ini sekarang, kalau ada rame-rame di sana-sini, beliau minta sekarang BPKP menyisir lagi di mana akar masalahnya. Dan saya pikir sudah mulai ketemu, sekarang kan semua mulai dikembalikan, mulai ditata lagi, dan selanjutnya,” tuturnya.