Luhut: Presiden Minta Inefisiensi di Pertamina Dipangkas
PerbesarLuhut Binsar Pandjaitan juga dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut tiba di Istana Negara, Selasa (22/10), sekitar pukul 19.03 WIB. Sama seperti calon menteri lain, ia mengenakan kemeja putih. Luhut akan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Posisi yang sama dengan jabatan terakhirnya di Kabinet Kerja, tapi ditambah tugas baru yaitu mengurusi investasi.
Usai bertemu Jokowi, salah satu pesan yang disampaikan Jokowi adalah mendorong PT Pertamina (Persero) agar lebih efisien. Kata Luhut, Jokowi pun dalam pidato pertama usai pelantikan pada Minggu (20/10) lalu telah menggarisbawahi bahwa pejabat yang tidak bekerja dengan benar akan dicopot.
"Tadi Presiden minta supaya ini inefisiensi di Pertamina, di berbagai lembaga-lembaga yang ada benar-benar dilihat. Saya diminta bantu lihat itu juga. Kita harus pangkas keinginan-keinginan yang tak benar, pidato beliau sampai copot yang melakukan tak benar. Saya akan lakukan sebaik-baiknya," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10).
Luhut juga diminta untuk mendorong program-program yang memangkas impor migas hingga investasi di bidang industri petrokimia.
"Nanti menangani mengenai maritim dan investasi, beliau (Jokowi) memberi arahan-arahan untuk penyelesaian masalah-masalah investasi untuk petrochemical, juga B20-B30 (mandatori penggunaan biodiesel) sehingga impor migas bisa kita kurangi," ujarnya.
Luhut merupakan menteri Jokowi di periode 2014-2019. Awalnya ia menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Lalu pada 12 Agustus 2015, Luhut dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Dan Mulai 27 Juli 2016, Luhut menjadi Menko Kemaritiman. Nama Luhut memang sebelumnya diprediksi bakal dipertahankan Jokowi.
Dikutip kumparan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan secara terbuka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan Luhut berada paling atas di antara jajaran para menteri Kabinet Kerja, yakni sebesar Rp 660,09 miliar (Data LHKPN 2015).