Luhut Punya Tugas Baru dari Jokowi, Percepat Layanan Digital Pemerintah

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan keterangan pers saat kegiatan media briefing di Nusa Dua, Badung, Jumat (22/12/2023). Foto: Fikri Yusuf/Antara Foto

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkoordinasi percepatan layanan digital pemerintah.

“Presiden memberikan tugas baru kepada saya untuk mengkoordinasikan percepatan digitalisasi pemerintahan pada kementerian dan lembaga terkait,” tulis Luhut melalui akun Instagram pribadinya dikutip pada Sabtu (13/1).

Menurutnya, arahan ini disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna terkait percepatan layanan digital pemerintah beberapa waktu lalu. Luhut bilang, presiden menekankan untuk mengkonsolidasikan seluruh layanan pemerintahan dalam satu portal nasional.

”Tujuannya agar pemerintah punya data yang akurat terkait jumlah ASN di setiap instansi, berapa banyak bantuan sosial yang harus didapatkan oleh masyarakat, bahkan sampai angka kemiskinan tiap daerah, dan sebagainya,” tambah Luhut.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan tersebut menuturkan saat ini Indonesia belum memiliki sistem yang memuat data akurat pemerintahan, misalnya data jumlah pegawai Indonesia secara keseluruhan.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan keterangan pers saat kegiatan media briefing di Nusa Dua, Badung, Jumat (22/12/2023). Foto: Fikri Yusuf/Antara Foto

Sehingga, kata Luhut, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

“Nah ini berangkat karena pengalaman kita dengan e-katalog, SIMBARA, itu semua membuat kita jauh lebih efisien, penerimaan pajak kita meningkat dan kemudian kita langsung bisa mendeteksi atau blocking sistem yang jalan,” jelas Luhut.

Selain itu, penyederhanaan layanan berbasis digital yang dimiliki kementerian atau lembaga ini, juga bertujuan agar mencegah terjadinya pemborosan belanja untuk infrastruktur digital dan memudahkan pelayanan masyarakat.

Pemerintah Punya 2.000 Aplikasi

Dalam menjalankan tugas mengkoordinasikan percepatan layanan digital pemerintah ini, Luhut bilang akan berdiskusi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Azwar Anas. Luhut bilang akan menggaet GovTech Peruri bakal program ini.

“Kita akan gunakan nanti Peruri sebagai apps-nya dan kemudian kita juga akan restructuring, Peruri ini sehingga betul-betul bisa mampu mengakomodasi ini,” tutur Luhut.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu menggelontorkan dana jumbo bakal program ini, karena hanya akan meringkas hampir 2.000 aplikasi pemerintah milik kementerian dan lembaga.

“Sekarang kita mau kecilin aja, sehingga pengeluaran triliunan rupiah yang mungkin per tahun itu nggak perlu ada lagi, bisa digunakan untuk yang lain,” jelas Luhut.

Luhut kemudian memperkirakan, percepatan layanan digital pemerintah ini akan rampung pada Juli hingga Agustus 2024.