Luhut: Saya Diminta Presiden Bentuk Task Force Family Office

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan usai peluncuran buku Citarum Harum di The Laguna Resort & Spa Nusa Dua, Senin (20/5/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai membahas pembangunan family office di Indonesia usulan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu, dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7).

Family office atau kantor keluarga merupakan perusahaan/badan swasta yang bertugas untuk mengatur manajemen investasi dan menangani kekayaan satu keluarga atau individu kaya. Dengan adanya family office membuat orang asing dapat menaruh dana tanpa dikenakan bunga.

Luhut mengaku dirinya diberikan arahan oleh Presiden Jokowi untuk menyiapkan gugus tugas atau task force pembangunan family office dalam satu bulan ke depan.

"Mudah-mudahan kita bisa berikan jawaban yang banyak. Akibat ini ada yang bagus, yaitu kita harus memperbaiki banyak sekali harmonisasi regulasi kita dalam era sekarang ini yang kurang kompetitif," kata Luhut, Senin (1/7).

Luhut pun berharap dalam dua sampai tiga minggu ke depan dirinya sudah mendapatkan hasil task force tersebut.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Pencanangan Hari Kewirausahaan Nasional dan Ulang Tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ke-52 di Jakarta, Senin (10/6/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Di samping itu, Luhut mengaku dirinya telah meminta Presiden Jokowi untuk menerbitkan aturan common low dan abitration international supaya lebih aman untuk family office ini.

"Kita akan lihat EODB (ease of doing business) kita diperbaiki, insentif pajak apa yang mau diberikan, financial system-nya harus kita adjust. Legal framework-nya kayak apa. Karena orang kan maunya supaya common law bagaimana kita bisa atur itu," ujar Luhut.

"Tapi kita harus hindari pencucian uang, dia harus datang kemari misalnya dia taruh duitnya USD 10 atau USD 30 juta. Dia harus investasi berapa juta dan kemudian harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi," lanjutnya.

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9/2023). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

Dalam rapat tersebut, Luhut bilang, masih membahas di mana family office akan dibangun, tapi salah satu kandidatnya yaitu di Bali.

"Di mana mau kita buat? Di rapat itu kita bicarakan. Nanti kita study betul-betul. Kita ada kan KEK di Bali, KEK Kura-kura dan Sanur, kemudian juga IKN itu juga pilihannya. Ini sedang kita garap dengan cermat," kata Luhut.

"Itu yang kita pajakin, kalau dia sudah investasi, kan banyak proyek di sini, ada hilirisasi, seaweed, dan macam-macam. Jadi indonesia itu punya peluang yang besar dan harus diambil peluang ini dan tentu harus menguntungkan Indonesia," ujarnya.