Luhut Sebut Program Bansos Digital Diluncurkan 2026, Bisa Cegah Korupsi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan. Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Pemerintah tengah menyiapkan penerapan bantuan sosial (bansos) berbasis digital yang dijadwalkan mulai berjalan pada 2026.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, program tersebut kini sedang difinalisasi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan sejumlah lembaga terkait agar bisa segera diimplementasikan secara nasional.

“Seluruh data yang ada di nasional ini, sekarang sudah kita mulai satukan. Dan secara bertahap sudah jalan dan kami sudah lapor pada Presiden,” ucap Luhut kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/10).

Luhut menyebut, pemerintah menargetkan penerapan sistem tersebut bisa dilakukan antara Februari hingga April tahun 2026.

“Mungkin secara nasional kita akan lakukan, kalau nanti semua ini tahap-tahapan jalan, pada bulan Februari, Maret, April tahun depan (akan diluncurkan),” katanya.

Ia menambahkan, program ini akan menjadi bagian dari ekosistem digital nasional yang tengah dibangun pemerintah dan telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program ini bisa mencegah tindakan korupsi.

“Dan saya tanya, apa ini keinginan Presiden Prabowo? Saya katakan yes, Presiden Prabowo ingin jalan sehingga akan ada efisiensi, akan ada pengurangan korupsi dan sebagainya,” lanjut Luhut.

Adapun uji coba terkait program ini sedang dilakukan di Banyuwangi dan melibatkan sekitar 300 ribu peserta. “Nanti apakah setelah Banyuwangi kita mau bikin ada lagi satu kabupaten atau satu provinsi. Atau langsung kita sosialisasi semua dengan melalui seperti dulu penanganan COVID,” tutur Luhut.

Luhut menjelaskan, beberapa pihak di tingkat pemerintah daerah juga akan berperan sebagai pendamping dalam proses pendaftaran agar tidak ada masyarakat yang terlewat.

“Kemarin di Banyuwangi sudah 300 ribu ya. Dan itu semua berjalan sangat baik. Kita lihat dua minggu pendaftaran (apakah) itu bisa berfokus,” kata Luhut.

Sementara dalam kesempatan yang berbeda, sebelumnya Luhut menuturkan penyaluran bansos dengan sistem digital ini juga menjadi langkah penting untuk ketepatan sasaran dan transparansi. Hal ini karena bansos punya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Dan ingat, apa namanya, Bansos itu bisa berdampak 0,3 sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi angka yang sangat besar. Jadi kalau kita betul-betul transparan, betul-betul targeted dan itu dimungkinkan, sangat dimungkinkan, saya kira kita akan banyak menyelesaikan masalah,” kata Luhut di Kementerian Komdigi, dikutip Sabtu (4/10).