Luhut Siapkan Payung Hukum Baru untuk Dukung Aksi Belanja Produk Dalam Negeri

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat Kedutaan Besar China di Indonesia Dan Misi China untuk ASEAN Gelar Resepsi Online Dalam rangka HUT ke-73 Berdirinya Republik Rakyat China. Foto: Kedubes China

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan payung hukum baru untuk mendukung implementasi aksi afirmasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) berupa RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Ia mengatakan payung hukum yang nanti akan disahkan itu juga diharapkan menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi.

"Mari bersama-sama kita realisasikan seluruh komitmen pada aksi afirmasi ini untuk mencapai dampak ekonomi di kisaran 1,5-1,7 persen, dengan penyerapan sampai dengan 2 juta tenaga kerja," kata Luhut melalui keterangan tertulis saat Business Matching Tahap IV Belanja PDN, Jumat (7/10).

Luhut menyambut baik pencapaian target belanja PDN dan adanya pencapaian yang sudah melebihi target terkait produk yang sudah tayang dalam e-katalog. Realisasi belanja PDN per 5 Oktober 2022 mencapai Rp 487 triliun, melewati target Rp 400 triliun yang dicanangkan.

"Di awal belanja PDN kita targetkan sebesar Rp 400 triliun, namun saat ini sudah terealisasi Rp 487 triliun dari komitmen Rp 950 triliun," ujar Luhut.

Hingga 2 Oktober 2022, berdasarkan data LKPP, total ada 1,34 juta produk yang tayang di katalog elektronik dengan rincian 811.466 produk di e-katalog nasional, 189.935 produk di e-katalog sektoral, dan 338,561 produk di e-katalog lokal.

Produk tersebut disediakan oleh 29.953 penyedia yang secara rinci terdiri dari 19.393 UMK, 2.030 usaha menengah, 8.285 non-UMKM, dan 245 penyedia tidak terdefinisi.

"Untuk pencapaian 1,3 juta produk tayang di e-katalog, melebihi target dari Bapak Presiden sebanyak 1 juta produk. Saya optimis dengan tren seperti ini, hingga akhir tahun dapat lebih dari 1,5 juta produk, terutama produk UMK dan koperasi," ungkap Luhut

Lebih lanjut, Luhut memastikan gerakan aksi afirmasi PDN yang sedang dilakukan oleh pemerintah merupakan terobosan yang baik. Inovasi melalui digitalisasi dan konsolidasi belanja melalui e-katalog telah mendukung efisiensi belanja yang dapat menurunkan korupsi dan biaya transaksi.

Luhut mencontohkan konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri untuk keperluan media pendidikan dan administrasi perkantoran yang dilakukan pada Juli lalu, dapat meningkatkan efisiensi hingga mendekati 30 persen

Terlebih dengan telah diluncurkannya produk Kartu Kredit Pemerintah Domestik, kata Luhut, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembayaran.

"Tentu agar upaya kita berkelanjutan, perlu akselerasi beberapa komitmen yaitu membeli dan menggunakan produk dalam negeri, dan komitmen menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik pada awal 2023," tutur Luhut.