Luhut soal Kapan Harga BBM Naik: Kita Tunggu Presiden Jokowi
PerbesarMenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Presiden Jokowi bakal menyampaikan langsung jadwal kenaikan harga BBM. Hingga kini, pemerintah belum menentukan kapan BBM subsidi bakal mengalami kenaikan harga.
Luhut memastikan, hingga Rabu sore ini (31/8) belum ada jadwal harga BBM naik. "BBM kita tunggu presiden," katanya saat melakukan kunjungan ke Pabrik PT Tirta Investama Danone di Bali.
Soal bagaimana dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi? Luhut mengatakan, sektor yang paling banyak mempengaruhi inflasi adalah pangan. Di antaranya adalah telur, cabai rawit dan bawang.
"Inflasi kita sekarang ini sebenarnya core-nya hanya 2,84 persen. Rendah sih, yang buat banyak itu dari pangan ini," sambungnya.
Luhut mengatakan, pemerintah akan membuat strategi penanganan agar harga pangan stabil dan inflasi rendah. Pola penanganannya mirip dengan penangganan COVID-19. Yakni, mengandeng kepala daerah, TNI dan Polri mengontrol harga pangan secara berkala di setiap provinsi.
"Presiden juga minta saya bantu nanganin ini. Jadi sama polanya dan percayalah bahwa kita berikan yang terbaik. Kalau kita kompak cabai, kita akan monitor harga sehingga misalnya yang di Sumatera yang banyak inflasi tinggi itu di Jambi. Jadi listnya sudah ada jadi per kabupaten nanti sampai per kecamatan kita monitor," katanya.
Kenaikan Harga BBM Tak Bisa Dihindari
Kenaikan harga BBM dinilai tak bisa dihindari karena anggaran subsidi energi yang terus melonjak, akibat kenaikan Indonesian Crude Price (ICP) menjadi USD 105 per barel, kurs rupiah menjadi Rp 14.700-14.800 per dolar AS, serta lonjakan konsumsi Pertalite dan Solar, subsidi energi dan kompensasi bisa tembus Rp 698 triliun.
Presiden Jokowi turut membagikan BLT sebagai pengalihan subsidi BBM untuk menjaga daya beli masyarakat mulai hari ini. Pembagian pertama disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Sentani, Jayapura.
Adapun jumlah penerima BLT BBM secara keseluruhan sebanyak 20,6 juta orang. Total BLT Rp 600 ribu per orang dengan skema pembagian yakni dilakukan dua kali sekaligus, yakni Rp 300 ribu per dua bulan.