Luhut Soal Pelebaran Sungai Ciliwung: Harus Ada Keberanian

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan (kanan) dan Mendagri Tito Karnavian sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas (ratas) di Kantor Presiden. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Salah satu penyebab banjir Jakarta pada 1 Januari 2020 adalah mandeknya normalisasi Sungai Ciliwung. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berani melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung.

"Nah itu tadi harus ada keberanian juga, kalau enggak mau ada pergeseran ya banjir seperti ini. Kan dulu enggak ada itu, sekarang ada jadi sempit. Air susah ngalir, ya ngeluap. Itu kan logika," katanya saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Selain pelebaran Kali Ciliwung, Luhut mengatakan, proyek sodetan ke Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) juga harus dilanjutkan. Saat ini proyek ini sudah sepanjang 600 meter, dari total 1.200 meter.

"Bagaimana pun juga hulu memang harus diperbaiki juga. Cuma air itu kan lewat kalau di tengah terhambat mana bisa lewat. Maka harus dibersihkan. Lalu sodetan itu juga harus dibebaskan lahannya itu yang 600 meter biar jalan," ungkapnya.

Pemprov DKI Jakarta saat melakukan normalisasi sungai yang sedang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Sebelumnya diberitakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani banjir di Ibu Kota. Salah satunya melalui upaya normalisasi Ciliwung.

Apalagi, dari laporan yang diterimanya, normalisasi di Jakarta baru mencapai 16 km dari total target 33 km. Basuki tidak mempersoalkan jika langkah yang diinginkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah naturalisasi.

Namun, untuk saat ini yang wajib dilakukan adalah pelebaran sungai Ciliwung. "Sama saja, enggak ada pro kontra. Mau naturalisasi, dengerin Pak Nirwana Yoga dan Pak Yayat Supriatna (pengamat tata kota), mau naturalisasi atau normalisasi, pasti butuh melebarkan sungainya," kata Basuki.

Selain itu, Basuki menekankan, baik naturalisasi atau normalisasi, yang terpenting, Pemprov DKI melakukan langkah pengendalian banjir dengan maksimal.