Luhut Targetkan Aturan Beli Pertalite Dibatasi Rampung Sebelum Jokowi Lengser

Petugas melayani pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan aturan yang akan membatasi konsumen dan volume pembelian BBM bersubsidi Pertalite akan diselesaikan sebelum pemerintahan Presiden Jokowi berakhir.

Aturan pembatasan tersebut akan tercantum dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 soal tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Oh iya, kita akan sedang jalan (revisi Perpres)," kata Luhut saat ditemui di JCC Senayan Jakarta, Rabu (14/8).

Luhut belum bisa memastikan waktu beleid tersebut akan diterbitkan. Hanya saja, dia menargetkan bisa selesai sebelum Presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat pada Oktober 2024.

"Kita akan coba selesai semua sebelum pemerintah berikutnya, karena itu menurut saya penting. Karena tadi menyangkut pada air quality tadi," tegasnya.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Kemenko Marves

Luhut menyinggung indeks kualitas udara (Air Quality Index/AQI) Jakarta berada di kisaran 150-200 alias level yang sudah tidak sehat. Berbeda dengan udara di IKN yang menurut Luhut indeksnya berada di AQI 6.

"Pemerintah itu mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya berobat. Ada yang melalui BPJS, ada yang melalui pengeluaran sendiri untuk kesehatan, akibat udara yang 170 sampai 200 indeks ini banyak yang sakit ISPA," tutur Luhut.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan pembatasan konsumen BBM subsidi, Pertalite dan Solar, belum dilakukan pada 1 September 2024.

Arifin menyebutkan, pemerintah masih membahas terkait kebijakan tersebut. Sebab, regulasi yang mendasari kebijakannya yakni Revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 juga belum kunjung terbit.

"(Pembatasan BBM subsidi) 1 September? Ah enggak, itu masih kita bahas lah. Belum belum," tegas Arifin saat ditemui wartawan di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jumat (26/7).

Saat ditanya terkait kemungkinan pembatasan konsumen BBM subsidi tidak akan terjadi di tahun ini, Arifin sekilas membenarkan hal tersebut.

Beberapa waktu lalu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat membahas pembatasan BBM bersubsidi mengundang beberapa pihak yang berkaitan yakni Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPH Migas, hingga PT Pertamina (Persero).

Ditemui usai rapat selesai, Airlangga menegaskan tidak ada pembatasan pembeli BBM subsidi di 17 Agustus 2024, sama seperti yang dilontarkan Presiden Jokowi.

“Tidak ada pembatasan BBM, (tapi) sosialisasi agar tepat sasaran” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian Selasa (16/7).

Airlangga mengatakan pemerintah sedang menyiapkan skenario program sosialisasi BBM jenis baru. Rencananya, kegiatan sosialisasi akan dilakukan pada 1 September 2024.