Luhut Tunjuk PT SMI Kelola Dana Program Transisi Energi Senilai Rp 310 T

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan gelar konferensi pers di media center KTT G20, Bali, Selasa (15/11). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pemerintah Indonesia mengamankan dana senilai USD 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun (kurs Rp 15.500 per dolar AS) melalui program transisi energi atau Just Energy Transition Partnership (JETP).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan program tersebut adalah terobosan mitra internasional sehingga menggerakkan sektor publik maupun swasta. Ia menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI sebagai penyalur dana tersebut.

"Transisi energi dikelola oleh Indonesia, di tanah sendiri. Kita akan memanfaatkan platform dalam negeri yang dikelola oleh PT SMI secara maksimal," ujar Luhut dalam konferensi pers di BICC Nusa Dua Bali, Selasa (15/11).

PT SMI adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia di bawah Kementerian Keuangan. PT SMI juga fokus dalam pengembangan skema pembiayaan dan investasi sehubungan dengan program transisi energi.

Luhut menegaskan Indonesia berkomitmen untuk transformasi ekonomi dengan emisi rendah dengan transisi energi sebagai kunci. Dia optimistis transisi energi tidak perlu mengorbankan pertumbuhan ekonomi, melainkan dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan demi generasi masa depan.

"Kami bersyukur dengan dukungan dari mitra organisasi internasional termasuk Asian Development Bank (ADB), Climate Investment Fund, dan Bank Dunia untuk transisi energi. Dalam 6 bulan, Pemerintah Indonesia menyiapkan mitra untuk mengerjakan investasi secara komprehensif," katanya.

Petugas melakukan perawatan sistem usai peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Waduk Muara Nusa Dua di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (11/11/2022). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

ADB Siapkan Pendanaan Pensiun Dini PLTU Swasta Lewat Skema ETM

PT PLN (Persero) mendapat dukungan dari Asian Development Bank (ADB) terkait rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM).

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dan ADB yang menyepakati penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki oleh produsen listrik swasta (IPP) yaitu PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM.

Penandatanganan tersebut dihadiri Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Presiden Direktur Cirebon Electric Power (CEP) Hisahiro Takeuchi, dan CEO Indonesia Investment Authority (INA) Ridha D. M. Wirakusumah. Penandatanganan dilakukan saat peluncuran ETM Country Platform di Nusa Dua, Bali pada Senin (14/11).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia memiliki komitmen besar untuk mengatasi perubahan iklim dengan melakukan transisi energi. Atas dasar itu, diluncurkanlah satu platform bernama Energy Transition Mechanism (ETM) yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi PLTU IPP bahkan negara lain.

"Melalui skema ETM ini, kita akan menyediakan platform yang lebih transparan. Dengan menyediakan platform ETM ini, semua stakeholder, baik pendanaan dari bank-bank pembangunan multilateral (MDbs), bilateral, sektor swasta, akan memiliki skema regulasi yang sama untuk membuat transisi energi ini bisa tercapai," ucap Sri Mulyani.