Luhut Ungkap Kelakuan Turis Asing di Bali: Banyak yang Bikin Kelab Mesum

29 Agustus 2024 17:22 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Kemenko Marves
zoom-in-whitePerbesar
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Kemenko Marves
ADVERTISEMENT
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeluhkan banyak turis di Bali yang membawa masalah. Ia menekankan pulau Bali jangan menjadi pulau mesum atau nude island.
ADVERTISEMENT
Saat ini terdapat 200 ribu orang turis asing di Bali. Luhut mencontohkan masalah yang kerap dilakukan yaitu pembangunan kelab yang masif dilakukan orang asing dari luar Bali. Beberapa kelab tersebut menjadi kelab mesum alias nude club.
“Kami saat ini tidak ingin melihat lapangan menjadi vila, atau menjadi kelab mesum (nude club). Kami tidak mengizinkan mereka,” ujar Luhut dalam sambutan di International Quality Tourism Conference 2024 secara virtual, Kamis (29/8).
Luhut memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengaudit kelab-kelab tersebut. Pemerintah ingin mempertahankan Bali sebagai pulau surga atau paradise Island, termasuk kearifan budaya.
Luhut meminta semua pihak termasuk turis asing untuk menghormati budaya Bali. Ia juga tak ingin pekerjaan orang lokal digantikan oleh turis asing.
Sejumlah wisatawan membawa papan selancar saat berlibur di Pantai Kuta, Badung, Bali, Senin (25/9/2023). Foto: Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto
“Ini bukan pulau mesum (nude island). Ini Bali dengan budaya sangat indah. Kita harus menjaganya. Kita dituntut untuk mengelola dan membangun infrastruktur yang baik,” tutur Luhut.
ADVERTISEMENT
Saat ini terdapat 10.000 orang tercatat dalam daftar blacklist untuk masuk Tanah Air. Kualitas turis menjadi fokus pemerintah. Luhut menegaskan Indonesia tidak mau menerima banyak turis namun tidak berkualitas. Jumlah wisatawan domestik saat ini sudah banyak.
“Kami sudah membicarakan hal ini dengan lintas kementerian, dengan pemerintah daerah, dan juga dengan NGO. Kami mendengarkan masukan apa pun, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan,” katanya.