Luhut Ungkap Realisasi Belanja Produk dalam Negeri Capai Rp 540 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan realisasi belanja produk dalam negeri pada 24 oktober 2022 telah mencapai Rp 540 triliun. Realisasi ini telah melewati target yang dicanangkan awal tahun silam.

Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 22 tahun 2022 yang menginstruksikan agar belanja kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN dialokasikan sebanyak 40 persen untuk produk buatan dalam negeri (PDN).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

"Per 24 Oktober 2022, belanja pemerintah untuk PDN sudah terealisasi sebesar Rp 540 triliun dari komitmen Rp 950 triliun," ujar Luhut dalam Festival UMKM kumparan 2022 Day 2, Kamis (27/10).

Menurut dia, realisasi belanja produk dalam negeri yang baru mencapai Rp 540 triliun itu dari total komitmen belanja produk dalam sebesar Rp 950 triliun. Selain itu, pemerintah juga mendorong subsidi impor produk ke dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Upaya ini diharapkan dapat memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,6 persen hingga 1,7 persen," ungkapnya.

Di sisi lain, Luhut mengungkapkan bahwa sejak April 2022, telah dilakukan pemantauan harian terhadap 22 dari 43 diktum yang terkandung di dalam Inpres 22/2022 tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia tersebut.

"Atas kerja keras kerja sejak April untuk mencapai target BDN di awal belanja penilaian yang kita target sebesar Rp 400 triliun, namun saat ini sudah terealisasi Rp 487 triliun," kata Luhut saat membuka membuka acara 'Temu Bisnis Produk Dalam Negeri (PDN) Polri' Tahap IV di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Kamis (6/10).

Dalam paparannya, kementerian yang paling tinggi menyerap produk dalam negeri adalah Kementerian Pertahanan dengan nilai realisasi Rp 38,54 triliun, disusul Kementerian Perhubungan sekitar Rp 16 triliun, Polri sekitar Rp 11,35 triliun, Kemendikbud Rp 10,47 triliun.

Kemenkumham Rp 4,7 triliun, Kementerian PUPR sekitar Rp 55 triliun, Kemenkeu Rp 4,3 triliun, Kementan sekitar Rp 3 triliun, Kominfo Rp 7,75 triliun dan Kemenkes Rp 5,54 persen.