Mahfud MD Nge-Twit: Ratusan Ribu Hektar Lahan HGU Dikuasai Segelintir Orang

Lahan perkebunan sawit di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah negara atau lahan yang diberikan ke perusahaan BUMN atau swasta ramai diperbincangkan usai PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII mengeluarkan surat somasi ke Pimpinan Pesantren Argokultural Markaz Syariah, Habib Rizieq.

Soal HGU lahan, Menko Polhukam Mahfud MD ikut berkomentar via akun Twitter pribadinya, Jumat (25/12). Meski tidak ditunjukkan kepada kasus PTPN VIII dan Pesantren Habib Rizieq, dia menyebut sejumlah pihak mendapatkan lahan HGU yang sangat luas dari negara.

"Saya dapat kiriman daftar group penguasa tanah HGU yang setiap group menguasai sampai ratusan ribu hektar. Ini gila," tulis Mahfud dikutip kumparan, Minggu (27/12).

Menurut Mahfud, penguasaan lahan luas berizinkan HGU itu diperoleh dari pemerintahan dari waktu ke waktu. Jadi bukan hal baru.

"Ini adalah limbah masa lalu yang rumit penyelesaiannya karena di-cover dengan hukum formal. Tapi kita harus bisa," lanjut Mahfud.

Jokowi Pernah Singgung Lahan HGU Saat Debat Capres dengan Prabowo

Isu mengenai luasnya lahan HGU yang dimiliki segelintir orang di Indonesia pernah disinggung Presiden Jokowi saat debat Capres-Cawapres dalam Pilpres 2019 dengan rivalnya Prabowo Subianto.

Kala itu, Jokowi menyentil pengelolaan lahan yang besar oleh Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh, sementara Jokowi sedang berupaya membagikan lahan untuk rakyat kecil. Prabowo mengakui dan menyebut statusnya Hak Guna Usaha (HGU).

"Kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kaltim, sebesar 220 ribu hektar, juga di Aceh Tengah ada 120 ribu hektar," kata Jokowi tahun lalu.

Presiden Jokowi bersama rombongan termasuk Menhan Prabowo Subianto bertolak menuju Kalteng. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Jokowi mengeklaim, pembagian lahan dalam jumlah besar ini tidak terjadi di pemerintahannya.

Perkara di debat itu lalu berbuntut panjang hingga jadi laporan di Bawaslu. Timses Prabowo juga mempersoalkan lahan-lahan yang dikelola oleh para pengusaha pendukung Jokowi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla lalu angkat bicara dan menjelaskan lahan di Kalimantan Timur itu diambil alih Prabowo dari perusahaan yang mengalami kredit macet. JK mengizinkan Prabowo menebus lahan itu senilai USD 150 juta yang dibayar tunai agar tak diambil asing.

Jokowi Sebut Ada yang Punya Lahan HGU 5 Kali Luas Jakarta

Tak hanya dalam debat Capres terbuka, Jokowi kembali mengangkat isu HGU yang dimiliki segelintir orang di Indonesia dalam masa kampanyenya.

Tanpa menyebut rivalnya, Prabowo Subianto, Jokowi menyebut lahan yang dikuasai itu 5 kali luas wilayah Jakarta.

"Jangan sampai ada yang teriak-teriak pesimisme lagi, jangan juga ada yang teriak pasal 33, jangan sampai ada lagi teriak satu persen menguasai 90 persen aset, tapi dia sendiri memiliki 5 kali provinsi Jakarta lahannya," ucap Jokowi saat bicara di deklarasi 'Alumni Jabar Ngahiji' di Bandung, Minggu (10/3).

Meski begitu, Jokowi menyebut pengelolaan lahan itu memang boleh saja selama legal. Jokowi mengungkit lagi masalah ini untuk mengingatkan agar pengelolaan itu ada manfaatnya untuk negara.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.