Maju Mundur Rencana Batasi Pembelian Pertalite

Pertamina pastikan stok Pertalite dan Solar aman. Foto: Pertamina

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan sinyal pembatasan pembelian BBM Pertalite batal diberlakukan pada 1 Oktober 2024.

Bahlil mengatakan, saat ini masih ada pembahasan yang harus diselaraskan. Padahal, Bahlil sebelumnya menyebutkan pemerintah berencana menerapkan kebijakan tersebut pada 1 Oktober 2024.

"Feeling saya belum (1 Oktober). Feeling saya belum," tegasnya kepada awak media di kantor Kementerian ESDM, Jumat (20/9).

Bahlil menegaskan, pemerintah ingin penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran. Pemerintah berharap jangan sampai kebijakan pembatasan BBM ini tidak adil bagi masyarakat.

"Untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan," tuturnya.

"Formulasinya seperti apa? Harus sampai di tingkat petani, nelayan. Nah, karena itu sekarang kita lagi godok. Yang Insyaallah ya, nanti kalau sudah selesai saya kembali," imbuh Bahlil.

Aturan pembatasan tersebut akan tercantum dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 soal tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pembatasan Pertalite Diselesaikan Sebelum Jokowi Lengser

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan aturan yang akan membatasi konsumen dan volume pembelian BBM bersubsidi Pertalite akan diselesaikan sebelum pemerintahan Presiden Jokowi berakhir.

"Oh iya, kita akan sedang jalan (revisi Perpres)," kata Luhut saat ditemui di JCC Senayan Jakarta, Rabu (14/8).

Luhut belum bisa memastikan waktu beleid tersebut akan diterbitkan. Hanya saja, dia menargetkan bisa selesai sebelum Presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat pada Oktober 2024.

"Kita akan coba selesai semua sebelum pemerintah berikutnya, karena itu menurut saya penting. Karena tadi menyangkut pada air quality tadi," tegasnya.