Makin Banyak yang WFH, Harga Sewa Gedung Perkantoran Diramal Bakal Turun

Ilustrasi apartemen Foto: Reuters/Aly Song

Pandemi COVID-19 merebak sudah selama hampir satu tahun di Indonesia. Sepanjang kurun waktu tersebut, gedung perkantoran di kota besar lebih banyak sepi aktivitas pekerja.

Sebab, pemerintah mengambil langkah penanganan penyebaran COVID-19 dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Salah satunya yang berubah adalah beralihnya aktivitas perkantoran ke rumah alias WFH.

Kondisi tersebut berdampak pada munculnya persoalan kelebihan pasokan di kalangan pengembang. Konsultan properti Colliers International Indonesia mencatat, adanya kelebihan pasokan perkantoran di Jakarta.

"Empat gedung baru di kawasan CBD beroperasi secara bersamaan di Q1 2020 menambah stok baru sebesar 212.247 meter persegi. Total pasokan kumulatif 6,87 juta meter persegi atau tumbuh 3,2 persen YoY," jelas Senior Associate Director Research Colliers, Ferry Salanto, dalam virtual conference, Rabu (6/1).

Begitu pula dengan tambahan tiga gedung perkantoran baru seluas 85.000 meter persegi. Sehingga menyebabkan perkantoran secara kumulatif tercatat mencapai 3,58 juta meter persegi, atau tumbuh 2,4 persen secara YoY.

Suasana gedung perkantoran di jalan Sudirman, Jakarta. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Sementara di sisi lain, keterisian kantor-kantor itu makin lama kian berkurang akibat kebijakan WFH. Dalam 6 bulan terakhir, kata Ferry, tingkat hunian perkantoran terus menunjukkan tren penurunan.

Para pengembang pun mulai putar otak dengan semakin menurunkan tarif sewa. Rata-rata tarif sewa perkantoran di CBD tercatat Rp 257.000 per meter persegi untuk satu bulan, atau turun 7 persen YoY.

"Di luar CBD tarif sewa Rp 190.047, akibatnya tarif sewa selama Q4 turun 2,5 persen YoY," pungkasnya.

Menurutnya, reduksi tingkat hunian diproyeksi bakal terus turun di 2021. Sehingga tidak menutup kemungkinan para pengembang akan semakin menawarkan tarif sewa yang lebih kompetitif.

Terlebih lagi, sebagai gambaran pemerintah kini tengah bersiap memperketat kebijakan PSBB. Pengetatan yang bakal berlaku mulai 11 Januari 2021 untuk Pulau Jawa dan Bali ini, salah satunya mengharuskan perusahaan menerapkan kebijakan WFH 75 persen.