Maruarar Bakal Sediakan Rumah Rakyat dari Lahan Sitaan Koruptor Hingga Aset BLBI

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, serta Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (5/11/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan skema penyediaan 3 juta rumah program Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan, pihaknya akan menggunakan lahan sitaan koruptor dari kejaksaan agung agar dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah rakyat. Selain itu, aset BLBI dari KPK juga digunakan untuk mendukung mewujudkan pembangunan 3 juta rumah.

"3 juta rumah itu dari mana, saya terima kasih, Pak Jaksa Agung sudah menyeiapkan 1000 ha [hektare] tanah dari koruptor di banten saja untuk perumahan rakyat terima kasih Jaksa," kata Ara di Bogor, Kamis (7/11).

Ara juga mengatakan bahwa akan menggunakan lahan lahan Idle/eks HGU dan HGB dari Kementerian ATR/BPN serta tanah BMN (DJKN) untuk membangun 3 juta rumah.

"Saya sudah bicara sama teman-teman di BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] boleh enggak tanahnya dari swasta yang bangun swasta isinya dari swasta dan diberikan kepada rakyat," ujarnya.

Menurut Ara, sudah ada sudah ada 6 perusahaan besar di Indonesia yang bersedia menyediakan tanah dan bangunan untuk membangun rumah rakyat secara gratis.

Tak hanya itu, ada lahan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten, tanah wakaf, donasi tanah atau CSR dari korporasi, hingga tanah lainnya yang sesuai dengan aturan berlaku.

"Saya bilang ke Pak Prabowo setiap periode harus ada peningkatakn kalau pak Jokowi beri tanah, boleh enggak Bapak beri tanah dan rumah dan sebagian gratis dan sebagain harga murah kepada rakyat Indonesia. Bapak akan dicintai oleh seluruh rakyat indoensia yng belum punya rumah," kata Ara.