Maruarar Sirait Sebut Dewa 19 Tak Dibayar untuk Isi Pensi di Kementerian PKP

20 Februari 2025 19:46 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri PKP Maruarar Sirait di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan pada Kamis (28/11/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri PKP Maruarar Sirait di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan pada Kamis (28/11/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebut grup band Dewa 19 tidak dibayar untuk tampil dalam pentas seni (pensi) di Kementerian PKP. Ia mengungkapkan pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani, sering tidak dibayar saat tampil.
ADVERTISEMENT
"Tidak ada APBN, tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar, tanya sama Dhani saja, dia Dhani yang jelasin kok,” kata Maruarar yang akrab disapa Ara di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2).
“Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu dia tidak dibayar, termasuk besok tidak dibayar. Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Eggak tahu kenapa dia mau begitu, tanya sama Dhani saja," tambahnya.
Kelompok musik Dewa 19 saat konferensi pers jelang konser "Dewa 19 Featuring All Star 2.0" Di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Selasa, (10/9/2024). Foto: Agus Apriyanto
Berdasarkan surat Menteri PKP yang beredar di media sosial, acara Pensi tersebut akan digelar pada Jumat (21/2) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan. Acara itu dalam rangka peluncuran logo Kementerian PKP yang rencananya hanya untuk internal.
Kementerian PKP sebelumnya memang mengadakan sayembara desain logo yang berlangsung pada 11-14 Februari. Sayembara ini mengusung tema "Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat" dan informasinya dapat diakses melalui akun resmi Kementerian PKP di @kementerianpkp.
ADVERTISEMENT
Agenda tersebut digelar Kementerian PKP di tengah kebijakam efisiensi anggaran. , Kementerian PKP memiliki pagu indikatif APBN 2025 senilai Rp 5,27 triliun. Lalu terkena efisiensi anggaran senilai Rp 3,66 triliun menjadi Rp 1,61 triliun.
Namun pada Kamis (13/2) lalu, anggaran hasil efisiensi tersebut direkonstruksi, sehingga total anggaran Kementerian PKP dalam APBN 2025 adalah Rp 3,46 triliun.