Maruarar Sirait Ungkap Kementerian PKP Diisi Irjen dari Kejagung, Ada 4 Dirjen

Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Foto: Dok. Kejagung

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, membeberkan struktur Kementerian PKP yang akan dipimpinnya selama lima tahun ke depan. Maruarar akan mengisi jabatan Inspektorat Jenderal (Irjen) berasal dari orang Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Jadi saya tidak terlalu basi, Irjen saya nanti akan berasal dari Jaksa Agung, saya sudah minta irjennya,” kata Maruarar dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (28/10).

Maruarar atau akrab disapa Ara menjelaskan tujuan pengisian jabatan Irjen PKP dari Kejaksaan Agung supaya tercipta sistem yang transparan. Menurutnya, hal itu juga sudah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto.

“Membuat sistem bagaimana juga ada di whistleblower, dan sebagainya. Jadi jangan coba-coba, karena kita dari awal sudah buat sistem yang benar, terus, dan Pak Prabowo juga sudah izinkan,” terang Ara.

“Pasti untuk kita berusaha, membuat departemen ini, mungkin ini departemen yang tidak basa-basi, tidak ada korupsian, tapi juga dengan sistem, supaya bebas dari korupsi, dimulai dari perencanaan,” tambahnya.

Selain itu, untuk memastikan kementerian yang dipimpinnya bersih dan transparan, Maruarar juga merampingkan struktur dengan hanya membentuk empat Direktorat Jenderal.

“Ada empat Dirjen yang membantu saya, jadi nanti ada Dirjen ngurusin desa, ada Dirjen ngurusin kota. Di bawahnya itu segala perencanaannya, semuanya ada di bawah,” ungkap Maruarar.

Adapun Struktur Kementerian PKP meliputi: Menteri dan Wakil Menteri, kemudian Irjen dan Sekjen dalam baris yang sama. Irjen salah satunya membawahi Inspektur Khusus.

Kemudian Ditjen Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Jenderal Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lalu ada Ditjen Pembangunan Perumahan dan Ditjen Rumah Swadaya.

“Jadi dia satu dirjen, selesai urusannya di situ. Jangan terlalu banyak lagi, pintas-pintas ke sana ke situ. Kita biar operasi jangan membuat sulit,” tutur Maruarar.