Ma’ruf Amin Terima Kunjungan Petani Sawit, Bahas TBS hingga Pabrik CPO Mini

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Kamis (28/07/2022). Foto: Humas Wapres Foto: Dok. Humas Wapres

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Kamis (28/7).

Pada forum tersebut, Ma’ruf Amin melihat perkembangan persoalan petani sawit yang tengah terjadi di Indonesia. Pasca dikeluarkannya pencabutan larangan ekspor semua jenis produk minyak sawit atau minyak goreng oleh pemerintah, memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh petani.

Sebelumnya hal tersebut meresahkan petani sawit di mana salah satunya berdampak pada rendahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit sehingga menyebabkan menurunnya kesejahteraan petani sawit.

“Pemerintah tentu tidak menutup mata akan kondisi tersebut. Ini ada sesuatu yang harus diambil, langkah, untuk menyelesaikan di sisi sini tapi juga ada dampak di sisi yang lain. Jadi memang ini hal-hal yang harus kita ambil kebijakan, yang kemudian juga harus kita ambil langkah-langkah perbaikan,” kata Ma’ruf Amin dalam rilis resmi, dikutip Jumat (29/7).

Wapres menyampaikan, beberapa upaya konkret yang telah diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan harga TBS dan menurunkan harga minyak goreng antara lain dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

Sejumlah truk pengangkut Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Selasa (17/5/2022). Foto: Syifa Yulinnas/ANTARA FOTO

“Pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan harga TBS maupun untuk menurunkan harga minyak goreng, karena untuk kepentingan rakyat. Seperti tadi yang dikatakan, kebijakan yang diambil Menteri Keuangan menghapus sementara pungutan ekspor CPO beserta produk turunannya, ini salah satu yang sudah diambil. (Kebijakan) ini (diambil) juga mendengarkan tuntutan dari para petani,” papar Wapres.

Sementara di sisi hilir, Ma’ruf Amin menjelaskan, telah dilakukan diskusi pada Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada 17 Juli 2022 lalu tentang wacana pembentukan pabrik CPO mini berbasis koperasi. Dengan demikian, ke depan diharapkan dapat meningkatkan harga TBS dan para petani tidak hanya bergantung pada pabrik besar saja.

“Telah dibahas mengenai hilirisasi sawit dengan salah satu pasal usulan pembentukan pabrik CPO mini dan pabrik red palm oil atau minyak makan merah yang berbasis koperasi. Harapannya akan dapat menjadi solusi bagi petani untuk meningkatkan harga dan volume penjualan TBS, hal ini masih dalam pembahasan,” urai Wapres.

Petani kelapa sawit demo menuntut pemerintah untuk mengakhiri larangan ekspor minyak sawit, di luar kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (17/5/2022). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Selain dari sisi pemerintah dan lembaga terkait, Ma’ruf Amin juga mengimbau kepada jajaran APKASINDO untuk terus mengawal implementasi kebijakan di lapangan dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM petani sawit. Sehingga nantinya, kedua hal tersebut (kebijakan dan SDM) secara beriringan dapat berjalan dengan baik.

Sementara, Ketua Umum APKASINDO Gulat M.E. Manurung melaporkan bahwa kebijakan pencabutan pungutan ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh petani.

“Artinya pertanda kami ini sudah mulai bangkit, bisa bertemu Bapak Wakil Presiden. Karena setelah dicabutnya larangan ekspor atau setelah dicabutnya pungutan ekspor per tanggal 15 Juli yang lalu, harga TBS sawit itu (semula) hanya sekitar Rp 800. Sekarang Alhamdulillah tadi saya cek dari 22 provinsi sudah mencapai Rp 1.700,” ujar Gulat.