Masak Tak Melulu Pakai LPG, Nanti Bisa Gunakan Gas dari Batu Bara

Pekerja menurunkan tabung gas elpiji 3 kilogram bersubsidi di Pangkalan Gas di Taktakan Serang, Banten, Kamis (9/4). Foto: ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Uni Emirat Arab (UEA) memberikan komitmen investasi sebesar USD 13-15 miliar untuk gasifikasi batu bara.

Gasifikasi yang mengubah batu bara menjadi gas ini memiliki banyak produk turunan. Salah satunya Dimethyl Ether (DME) untuk menggantikan bahan baku LPG yang selama ini masih impor.

"Di dalam USD 44,6 miliar (total komitmen investasi UEA) ini ada satu kesepakatan yang kita bangun dengan dengan Air Product yang nilainya itu kurang lebih USD 13-15 billion untuk melakukan hilirisasi terhadap batu bara low calory," kata Bahlil dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (11/11).

Bahlil menjelaskan, pihaknya mendukung terjadinya industrialisasi yang bisa menciptakan nilai tambah. Dalam konteks itu, ia berharap agar batu bara tidak terlalu banyak dikirim terus keluar negeri. Sehingga, Bahlil mendukung investasi Air Product dengan BUMN dan swasta nasional.

Bahlil Lahadalia usai dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (28/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Apalagi gasifikasi batu bara ini penting untuk mengurangi impor LPG. Bahlil menyebut berkat langkah tersebut bisa tercipta substitusi impor, menjaga kedaulatan energi. Selain itu, neraca dagang bisa dijaga dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

“Maka Air Product lakukan investasi dengan beberapa perusahaan BUMN kita, dan swasta nasional untuk lakukan hilirisasi dalam rangka bagaimana mendapatkan pengganti LPG dari batu bara DME ini yang akan dilakukan,” terang Bahlil.

Dengan penggunaan DME, Kementerian ESDM memperkirakan impor LPG dapat dipangkas hingga 1 juta ton LPG per tahun, dengan kapasitas produksi DME 1,4 juta ton per tahun.

Pengembangan DME juga dapat menghemat cadangan devisa hingga Rp 9,7 triliun per tahun dan menghemat Neraca Perdagangan hingga Rp 5,5 triliun per tahun.

Basuki T Purnama mengunjungi Dockyard PT. Pertamina Trans Kontinental saat melakukan kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat, Senin (25/10/2021). Foto: Instagram/@basukibtp

Namun menurut Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, proyek DME ini kurang ekonomis. Sebab, DME diperkirakan Ahok lebih mahal dari LPG sehingga butuh subsidi agar harganya terjangkau masyarakat. Ini bisa menjadi beban negara di kemudian hari, sebab subsidi yang dibutuhkan lebih besar dari subsidi LPG.

"DME sebagai substitusi LPG menarik, tetapi mungkin memerlukan subsidi karena DME lebih mahal daripada LPG. Juga memiliki offtake jangka panjang," kata dia dalam diskusi panel di International Oil and Gas Convention 2020, Rabu (2/12/2020).