Masalah Beras Perlu Perbaikan dari Hulu Sampai Hilir

Beras Bulog (Foto: ANTARA FOTO/Rahmad)

Pemerintah akhirnya membuka impor beras di awal tahun 2018 ini akibat harga beras yang tak kunjung turun sejak bulan November tahun lalu.

Penyebab mahalnya harga beras ini masih belum jelas, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) berbeda pendapat.

Kementan masih mengklaim bahwa pasokan cukup, bahkan surplus. Sedangkan Kemendag beranggapan bahwa pasokan kurang yang menyebabkan harga menjadi tinggi.

Hal ini, menurut Analis Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara, merupakan masalah utama kebijakan perberasan. Pemerintah sendiri tak punya data yang jelas soal produksi dan stok beras.

"Tidak ada data yang bisa dipegang sehingga semua kebijakan tidak tepat sasaran. Seperti misalnya sebelum melakukan impor, harus ada pengecekan data terlebih dahulu," katanya kepada kumparan (kumparan.com), Minggu (14/1).

Masalah validitas data ini, katanya, bukan hanya tanggung jawab Kementan maupun Kemendag saja. Pada akhirnya, hanya BPS yang berperan untuk mengeluarkan data faktual mengenai pasokan beras.

"Kementan dan Kemendag punya kepentingan yang berbeda-beda, sehingga data BPS yang paling tepat untuk dijadikan acuan," lanjutnya.

Selain itu dari pertanian, menurutnya, harus ada evaluasi kebijakan pertanian. Sebab, bagaimanapun mahalnya harga di hilir harus ditelusuri dari harga gabah di level petani.

"Petani banyak mengeluh ketika panen, gabah terjual dengan harga rendah. Bantuan-bantuan pangan dari pemerintah untuk petani dalam beberapa tahun terakhir juga dikurangi, sehingga berpengaruh pada produksi," jelasnya.

Selain itu, harus ada regenerasi dari para petani yang saat ini rata-rata sudah berusia 51 tahun ke atas. Sehingga, tenaga petani sudah berkurang untuk menanam padi.

Sementara itu dari sisi perdagangan, oknum-oknum spekulan yang mempermainkan harga beras juga mempunyai andil besar. Untuk itu, diperlukan tindakan preventif dari satgas pangan. Masalah panjangnya rantai pasokan pangan ini harus segera diselesaikan.

"Susurin semua rantai, di mana yang mengambil margin paling besar. Penyidikan KPPU juga diperlukan," tegasnya.

Ia juga mengkritisi penanganan pasokan beras yang terlalu terpusat di kementerian-kementerian terkait saja. Harusnya, sudah ada peringatan dini di setiap kabupaten/kota jika terjadi kekurangan pasokan di daerahnya masing-masing.

Saat ini, menurutnya, hanya pemerintah Bojonegoro yang telah menerapkan sistem ini. "Jadi di sana ada peringatan setiap hari, kalau beras di daerah mereka habis, langsung meminta pasokan di daerah lain. Karena logikanya, tiap daerah berbeda-beda masa tanam dan panennya sehingga bisa saling mengisi," katanya.

Dengan cara ini, menurut Bhima, distribusi bisa menjadi lebih merata. Sehingga tidak hanya pusat yang mengatur seluruh pasokan nasional.