Masih Ada Utang Rp 16 T ke Bulog, Sri Mulyani Minta BPKP Percepat Audit

6 November 2023 17:39 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Mendan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani memegang sajadah yang akan dihibahkan kepada Pemkab Bekasi di TPP Cikarang Utara pada Kamis (26/10/2023). Foto: Widya Islamiati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Mendan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani memegang sajadah yang akan dihibahkan kepada Pemkab Bekasi di TPP Cikarang Utara pada Kamis (26/10/2023). Foto: Widya Islamiati/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melunasi tagihan kepada Bulog sebesar Rp 16 triliun.
ADVERTISEMENT
Sri Mulyani mengatakan, mekanisme penyaluran anggaran dari Kementerian Keuangan kepada Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah pembayaran dilakukan setelah adanya audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Jadi sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat, sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita," jelasnya saat konferensi pers PDB Kuartal III 2023, Senin (6/11).
Meski demikian, Bendahara Negara tersebut memastikan tidak ada masalah terhadap impor atau penyaluran beras, karena kedua lembaga tersebut mendapatkan pendanaan dari perbankan.
"Namun ini seharusnya tidak ada masalah, karena Bulog dan Bapanas mendapatkan penganggarannya dari mulai untuk impor beras dan operasi market itu dari dana perbankan yang akan kita bayarkan," pungkas Sri Mulyani.
Beras impor asal Kamboja tiba di Gudang Bulog Semarang. Foto: Intan Alliva/kumparan
Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat internal soal pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11). Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta agar tagihan Bulog sebesar Rp 16 triliun segera dilunasi.
ADVERTISEMENT
"Tadi arahan Presiden, Menkeu (Sri Mulyani) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," kata Airlangga di Kompleks istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/11).
Selain itu, ia juga mengatakan, Bulog membutuhkan sejumlah tambahan anggaran hingga Rp 19,1 triliun. Di mana, tahap pertama dibutuhkan Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun.
"Kemudian dan ada tambahan terkait distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8 triliun. Jadi ada Rp 19,1 triliun," ungkapnya.
Adapun hingga saat ini, stok beras di Bulog per 2 November 2023 mencapai 1.442.945 ton dan penyaluran pangan terus dilakukan.
"Penyaluran bantuan pangan di September 94,95 persen dan Oktober 94,89 persen, November 18,45 persen, dan kita masih ada bulan Desember. Bulan September yang tersalurkan sudah 201.000-an demikian pula bulan Oktober," pungkasnya.
ADVERTISEMENT