Masuk 2023, Pemerintah Bakal Tarik Utang Baru Rp 696 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbincang dengan Presiden Jokowi di acara KTT G20. Foto: Instagram/@smindrawati

Pemerintah bakal menarik utang baru sebesar Rp 696 triliun di tahun ini. Hal tersebut tercantum dalam laporan APBN 2023.

Dalam laporan APBN 2023 yang diterima kumparan, Minggu (1/1), pembiayaan utang berfungsi untuk menutup defisit anggaran, membiayai pengeluaran pembiayaan, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Pemerintah memproyeksi kondisi perekonomian akan membaik, sehingga pembiayaan utang di tahun depan akan mengalami penurunan.

"Pada tahun 2023, kondisi perekonomian diperkirakan semakin membaik. Hal ini diharapkan dapat mendorong perbaikan kinerja APBN sehingga defisit APBN dapat ditekan kembali dan pembiayaan utang semakin menurun," tulis Nota Keuangan dan RAPBN 2023.

Penukaran Uang Dolar dan Rupiah Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Adapun angka ini menurun jika dibandingkan dengan APBN 2022 yang sebesar Rp 870,5 triliun maupun outlook di tahun ini Rp 757,6 triliun.

Di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan belanja pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri di tahun depan sebesar Rp 441,4 triliun. Untuk pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 426,8 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri Rp 14,6 triliun.

Utang Baru untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian, antara lain disebabkan oleh konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan, serta adanya supply disruption yang menimbulkan inflasi di beberapa negara. Selain itu, tren peningkatan suku bunga juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memenuhi pembiayaan utang dengan biaya dan risiko yang terkendali.

Pembiayaan utang juga diharapkan dapat mendukung tercapainya kebijakan tersebut melalui peran utang sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi. Dalam pengelolaan utang, pemerintah terus berkomitmen akan mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu dalam koridor kesinambungan fiskal, dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal.

"Adanya batasan rasio utang 60 persen terhadap PDB dan batasan defisit APBN 3 persen terhadap PDB merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang pemerintah tetap terkendali dan aman bagi keberlangsungan fiskal jangka panjang," tulis laporan tersebut.