Masukan dari Ahli Perencanaan untuk Tata Ruang RI

10 Agustus 2018 14:49 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:07 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Situasi lalu lintas sekitar Bundaran HI (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Situasi lalu lintas sekitar Bundaran HI (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
ADVERTISEMENT
Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi seluruh Indonesia. Acara dilakukan untuk menyoroti percepatan dan peningkatan kualitas Perencanaan dalam Percepatan Rencana Detil Tata Ruang (PRDTR).
ADVERTISEMENT
Bagi IAP, PRDTR berguna sebagai sistem perizinan terpadu dalam jaringan atau yang disebut Online Single Submission (OSS). Lebih lanjut, OSS itu dibutuhkan sebagai aspek krusial sebagai 'gerbang' satu izin hingga melakukan investasi.
Sekretaris Jenderal IAP Andy Simarmata menyampaikan, hasil pertemuan itu menghasilkan setidaknya tiga langkah strategis yang bisa diambil, di antaranya penyediaan peta dasar.
"Pertama, yang penting itu peta dasar. Saat ini yang ada Peta 1:50.000 padahal idealnya 1:5000," ungkap Andy di Kemang, Jakarta, Jumat (10/8).
Ketersediaan peta dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan merupakan prasyarat utama penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Hal itu, sebagaimana ketentuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) melalui Ditjen Infrastruktur Perpetaan yang telah memprogramkan penyediaan peta dasar skala 1:5000 untuk 219 lokasi.
Suasana  jalan tol Cipali. (Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana jalan tol Cipali. (Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)
ADVERTISEMENT
Hal lain yang menjadi sorotan ialah soal peraturan menteri yang memegang peran penting. Pasalnya, penyusunan RDTR pada tiap daerah seringkali terkendala oleh alur birokrasi yang melibatkan banyak pihak.
"Kedua, pemerintah harus menyusun Permen untuk mendukung proses percepatan yang mencakup Pemda level provinsi atau kabupaten dan mencakup multisektor kementerian dan kebijakan umum," sambungnya.
Penyusunan RDTR agar bisa lebih optimal menurut Andy, juga perlu melibatkan asosiasi profesi seperti IAP hingga perguruan tinggi.
"Manajemen proses percepatan penyusunan rencana yang sangat teknis harus melibatkan profesinya. Jadi pemerintah dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi yang merupakan para ahli. Sementara perguruan tinggi, mereka memiliki ilmuwan peneliti," ujarnya.