Masukan untuk Bandara Purbalingga Supaya Tak Sepi Seperti Kertajati

Sejumlah penumpang menaiki pesawat ATR 72-600 milik maskapai penerbangan Citilink di Bandara Jenderal Besar Soedirman (JBS), Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis (3/6). Foto: Idhad Zakaria/ANTARA FOTO

Bandara Jenderal Besar Soedirman (JBS), Purbalingga secara resmi aktif melayani penerbangan komersial mulai 1 Juni 2021, setelah Angkasa Pura II sebagai pengelola telah mengumumkan Sertifikat Bandar Udara (SBU).

Sertifikat Bandar Udara (SBU) Nomor 0163/SBU-DBU/IV/2021 selaku operator Bandara Jenderal Besar Soedirman sesuai dengan ketentuan PM 83 Tahun 2017 tentang Bandar Udara (Aerodrome).

Pengamat industri penerbangan, Gatot Raharjo, menilai pengoperasian bandara di tengah pandemi cukup berat. Sebab sektor pariwisata sangat terpukul dengan adanya COVID-19.

Ia menilai dalam hal ini pemerintah harus memberikan subsidi kepada maskapai yang beroperasi di rute Bandara JBS. Sehingga, bandara tersebut nasibnya tidak sama dengan Bandara Kertajati.

"Nah ini harusnya untuk membantu maskapai juga menguatkan pasar. Bukan cuma penugasan, tapi ada subsidi ke (Citilink) karena walaupun nggak ada pandemi pembukaan rute baru masih virgin pasti akan rugi dulu. Itu di mana-mana pasti harus ada subsidi berapa bulan bentuk pasar," katanya kepada kumparan, Kamis (10/6).

Kereta wisata melintas di sekitar Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat. Foto: Dedhez Anggara/Antara Foto

Gatot mencontohkan, program pemerintah akan membantu untuk membentuk pasar seperti kunjungan kerja PNS. Sebab tanpa bantuan dari pemerintah, Bandara JBS tidak akan mampu memaksimalkan potensi yang ada, bahkan sepi.

Selain itu, Gatot menyoroti jadwal penerbangan di Bandara JBS yang kurang mendukung untuk kebutuhan wisatawan. Saat ini Bandara JBS hanya membuka operasi penerbangan Kamis dan Sabtu.

“Kamis sama sabtu kalau wisata enggak bagus. Dari Jakarta sabtu pulangnya naik apa? naik kereta? harusnya Sabtu-Minggu sore masih oke,” imbuhnya.

Ia pun menegaskan pembangunan bandara itu seharusnya ada perencanaannya yang dikaitkan dengan sistem penerbangan nasional dan sistem transportasi nasional.

"Jadi bukan karena permintaan pemerintah daerah atau pejabat tertentu," tuturnya.