Masyarakat Berpenghasilan Rendah Susah Punya Rumah, Apa Solusi Pemerintah?

Suasana pembangunan perumahan bersubsidi. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Tidak dapat dipungkiri memiliki rumah pribadi menjadi impian banyak orang. Namun, tidak semua orang bisa mencapainya khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR.

Dirjen Pembiayaan Infrastuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko D Heripoerwanto, mengungkapkan sebenarnya pemerintah sudah berupaya menyediakan rumah bagi MBR.

“Nah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah, pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan dan program kemudahan dan atau bantuan pembiayaan perumahan antara lain program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP,” kata Eko saat webinar yang digelar BTN, Kamis (18/3).

Suasana pembangunan rumah subsidi di Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11). Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria

Selain itu, ada bantuan subsidi selisih bunga, subsidi bantuan uang muka, hingga program bantuan pembiayaan berbasis tabungan. Eko tidak mendetailkan cara untuk menikmati fasilitas tersebut. Ia hanya mengatakan program itu telah berdampak positif.

“Semua program tersebut telah berhasil memfasilitasi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai provinsi di seluruh Indonesia,” ujar Eko.

Meski begitu, Eko mengakui penyediaan perumahan di Indonesia masih menjadi tantangan berat yang harus diselesaikan. Sebab, kata Eko, sampai saat ini masih banyak masyarakat menghuni rumah tidak layak. Ia memastikan pemerintah terus berupaya menyelesaikannya.

“Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional telah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak dari semula 56,75 persen menjadi 70 persen atau ekuivalen dengan 11 juta rumah tangga,” ungkap Eko.

Eko mengatakan target tersebut diharapkan bisa tercapai di tahun 2024. Ia menjelaskan sebagai upaya mencapai target itu pemerintah telah menyiapkan 2 skenario penanganan yaitu intervensi langsung dan tidak langsung.

Eko membeberkan Kementerian PUPR bertanggung jawab di intervensi langsung melalui program pembangunan perumahan, fasilitasi peningkatan kualitas, fasilitasi pembiayaan perumahan dan bantuan atau subsidi pembiayaan perumahan, penyediaan infrastruktur pemukiman, hingga pembinaan dan penanganan pemukiman.

“Dengan akumulasi target sasaran melalui skenario penanganan ini adalah sebesar 5 juta unit rumah,” tutur Eko.