Mau Beli SBN untuk 3 Juta Rumah, Independensi Bank Indonesia Dipertanyakan

Ilustrasi Bank Indonesia. Foto: Shutterstock

Kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah per tahun menuai kritik dari sejumlah ekonom. Langkah ini dinilai sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap otoritas moneter, yang dapat mengancam independensi BI.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai peran BI seharusnya terbatas pada stabilisasi nilai tukar rupiah. Bukan untuk mendukung program pemerintah secara spesifik.

“Kalau Bank Indonesia sudah diminta atau melakukan pembelian SBN di pasar sekunder spesifik untuk mendukung program pemerintah, terutama perumahan, ini sudah keluar dari jalur independensi Bank Indonesia,” kata Bhima kepada kumparan, Sabtu (22/2).

Bhima juga mengingatkan, kebijakan ini merupakan kelanjutan dari mekanisme burden sharing yang dilakukan BI sebelumnya. Serta berpotensi menekan neraca keuangan bank sentral.

“Kalau ini dilanjutkan lagi, ini khawatir sektor moneternya akan terganggu hanya karena pemerintah kesulitan menerbitkan SBN agar diserap oleh para investor,” ungkapnya.

Di sisi lain, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti aspek realistis dari program tiga juta rumah per tahun yang diusung pemerintah.

“Program tiga juta rumah per tahun sangat tidak realistis. Perlu diperhitungkan berapa backlog rumah saat ini, siapa yang akan membeli, di mana dibangun dan apakah rakyat punya daya beli?” katanya.

Ia juga menyoroti program perumahan sebelumnya, seperti FLPP, sudah cukup berjalan dengan baik dan hanya perlu diperkuat tanpa harus menambah beban utang negara. “Jika bisa meningkatkan jadi 500.000 saja sudah sangat bagus. Tidak perlu program baru, cukup meng-empower yang sudah ada,” lanjutnya.

Terkait independensi BI, Wijayanto menegaskan, meskipun pembelian SBN di pasar sekunder tidak langsung melanggar independensi, komitmen awal yang dibuat sebelum pembukaan pasar primer dapat mengarah pada pelanggaran substansial.

Petugas menyusun yang dolar AS dan rupiah di Bank Syariah Indonesia (BSI), Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/2/2025). Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Jumat (21/2). Foto: ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

“BI membeli SBN di secondary market tidak melanggar independensi BI, tetapi jika komitmen tersebut disampaikan sebelum pasar primer dibuka, ini tentunya melanggar. Bukan secara hukum tetapi secara substansi,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menerbitkan SBN khusus perumahan, untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah subsidi.

Menurut Sri Mulyani, penerbitan SBN Perumahan ini bagian dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit serta merenovasi lebih dari 25 juta rumah tidak layak huni.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan surat berharga negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini. Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di skill up atau akan ditingkatkan volumenya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (20/2).

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo turut menegaskan dukungan penuh terhadap program perumahan ini. Baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan.

"Dukungan pendanaan yang dilakukan Bank Indonesia yang kemarin sudah kami sampaikan, adalah berupa insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas. Di antaranya tambahan insentif likuiditas untuk bank-bank menyalurkan kredit ke sektor perumahan itu hingga Rp 80 triliun," ungkap Perry.

Selain insentif likuiditas, Perry menambahkan, bank sentral juga akan membantu pendanaan program tersebut melalui pembelian SBN di pasar sekunder.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-Covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam asta cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain," jelasnya.