Mau Boyong ASN ke IKN, Apa Saja yang Harus Disiapkan Pemerintah?

Presiden Jokowi menikmati suasana pagi di IKN Nusantara, Jumat (24/2/2023). Foto: Dok. Agus Suparto

Pemerintah berencana memboyong 11 ribu aparatur sipil negara (ASN) ke IKN Nusantara pada tahun 2024. Rencana ini menjadi salah satu program prioritas Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2023.

Lalu, apa saja yang harus disiapkan pemerintah memboyong ASN ke IKN?

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas yang layak. Mulai dari perumahan ASN, sanitasi, listrik yang stabil, rumah sakit, sekolah hingga ruang terbuka hijau.

"Pemerintah harus siapkan fasilitas pendukung yang layak seperti perumahan ASN, sanitasi, listrik yang stabil, rumah sakit, sekolah hingga ruang terbuka hijau. Jadi, wellness dari ASN harus jadi prioritas," ujar Bhima kepada kumparan, Kamis (2/3).

Menurutnya, kualitas hidup yang baik para ASN harus menjadi prioritas. Apabila fasilitas di IKN jauh lebih rendah dibandingkan dengan di Jakarta, maka etos kerja para ASN dapat turun.

"Karena yang pindah itu bukan cuma ASN, tapi keluarganya juga," kata dia.

Ia menilai yang pindah ke IKN bukan hanya ASN melainkan keluarganya juga. Tidak hanya itu, sebagian besar dari mereka tentunya sudah memiliki tempat tinggal tetap di Jabodetabek.

Dengan pendapatan ASN yang tidak jauh berbeda dari saat di Jakarta, Bhima melihat akan ada risiko untuk mengeluarkan uang lebih banyak akibat selisih harga kebutuhan pokok di IKN lebih tinggi. Sebab, kebutuhan pokok didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

"Ongkos distribusi pangan bakal lebih mahal dibanding ke jakarta, alhasil ASN harus siap siap hadapi gerusan inflasi," ungkapnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah agar menambah anggaran untuk gaji ASN ataupun tunjangan khusus minimum 10-20 persen dari gaji yang diterima saat kerja di Jakarta. Ia melihat tunjangan Rp 50 juta yang diberikan sekali dari pemerintah tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di sana.

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat meminta pemerintah untuk memastikan terlebih dulu keberadaan investor kakap, seperti Softbank yang akan berinvestasi di IKN. Apabila tidak, kondisi tersebut dapat menimbulkan dislokasi sumber daya.

"Karena tidak diikuti infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung ASN bekerja," tambah Achmad.

Ia mengungkapkan saat ini publik masih meragukan pembangunan IKN dapat dibiayai pemerintah. Menurut dia ada potensi penerimaan pajak di tahun ini lebih rendah, sehingga tidak dapat diandalkan untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN.

Presiden Jokowi makan malam di Kawasan IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (24/2/2023). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Makanya kehadiran investor besar yang menggantikan softbank sangat diperlukan," tegas dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Sosial Rissalwan Habdy Lubis yang mengaku pesimis dengan pembangunan IKN akan berlanjut usai Pilpres 2024. "Saya sebenarnya pesimis IKN akan berlanjut pasca presiden baru terpilih," pungkas Rissalwan.

Meski begitu, ia melihat kalau ASN yang akan dipindahkan ke IKN adalah ASN yang baru mau akan direkrut. Pada saat yang bersamaan, ASN senior atau yang sudah mendekati masa pensiun dapat diberikan tawaran untuk pensiun dini.

"Rekrutmen ASN baru harus menyebutkan secara eksplisit bahwa mereka akan siap ditugaskan di IKN, sehingga tidak ada penolakan lagi dari ASN," tandas dia.

Adapun progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai 12 persen di awal 2023. Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus mempercepat pembangunan IKN Nusantara tahap 1 yang ditargetkan rampung 2024.

Proyek yang sedang digarap mencakup pengerjaan infrastruktur dasar. Rinciannya terdiri atas infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, gedung kantor hingga perumahan.