Mau Kawal Pemilu 2024, Polri Dapat Anggaran Rp 114,8 T

Kapolri Jenderal Listyo Sigit bernyanyi bersama Slank dan Putri Ariani di Hari Bhayangkara ke-77 di GBK, Jakarta, Sabtu (1/7/2023). Foto: YouTube/Divisi Humas Polri

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) termasuk salah satu instansi yang mendapat alokasi cukup besar pada tahun anggaran 2024. Total dana yang diberikan pada Polri, berdasarkan Nota Keuangan 2024 adalah sebesar Rp 114,8 triliun.

Besaran dana itu menempatkan Polri sebagai instansi dengan alokasi terbesar ketiga, di bawah Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR.

Adapun alokasi untuk Kemhan adalah sebesar Rp 135,4 dan Pupr sebesar Rp 146,98 triliun. Sedangkan di bawah Polri, Kemendikbud Ristek di angka sebesar Rp 97,7 triliun. Kemudian Kementerian Kesehatan mendapat alokasi Rp 90,3 sehingga menempati posisi ke-5 terbesar.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyebut alokasi yang diterima instansinya bakal digunakan untuk mengawal berbagai kebijakan pemerintah tahun depan.

"Terkait dengan anggaran yang turun di Polri tahun 2024, sudah disampaikan Bapak Menko (Airlangga) dan Bu Menkeu (Sri Mulyani). Tugas Polri antara lain mengawal seluruh kebijakan pemerintah agar berjalan maksimal," ujar Listyo dalam konferensi pers di DJP Kemenkeu, Rabu (16/8).

Selain itu, kata Listyo, Polri juga mesti mengawal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Di mana ada kontestasi Pilpres hingga Pilkada 2024.

"Kami juga harus mengawal kegiatan kalender kamtibmas 2024, di mana selama satu tahun penuh nanti ada rangkaian pemilu, tahapan memilih presiden maupun pilkada," ujarnya.

"Kemudian ada beberapa kegiatan internasional yang harus kami amankan dan juga kalender kamtibmas harian khususnya kegiatan di wilayah Indonesia timur," sambungnya.

Listyo menjelaskan, dari total anggaran yang diterima Polri, sebesar 48 persennya digunakan untuk belanja pegawai. Kemudian belanja operasional sebesar 28 persen, serta belanja modal 22,8 persen.

Adapun di 2024, Polri lanjut dia, punya 6 sasaran prioritas. Menjamin keamanan, kualitas layanan publik hingga meningkatkan profesionalisme SDM Polri.

"Termasuk dalam menghadapi pilpres, pemilu dan program digitalisasi, dan juga tentu upaya peningkatan layanan kepolisian," ujarnya.